Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Kholis membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang menyebut kementeriannya lambat dalam melakukan reformasi birokrasi.

Pernyataan itu bermula saat Ace mengkritik beberapa jabatan eselon pensiun namun belum diganti.

"Sebetulnya tidak lambat karena kami konsentrasi ketika mengisi formasi yang kosong dengan mutasi dulu," kata Nur Kholis dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII: Ada yang Salah dalam Reformasi Birokrasi di Kemenag

Nur Kholis menegaskan pihaknya selalu mengetahui data yang eselon yang akan pensiun.

Ia juga mengaku sudah memulai proses asesmen atau penilaian.

"Kami lakukan asesmen sebanyak 44 orang pada bulan Desember dan Januari yang lalu yang kemudian dikukuhkan sebanyak 12 tempat beberapa waktu yang lalu," ungkap Nur Kholis.

"Yang nanti insya Allah di minggu-minggu yang akan datang atau hari Senin ya sebagai mana jadwal yang ditetapkan kita segera mengumumkan lelang untuk 19 formasi jabatan tinggi madya maupun jabatan tinggi pratama," ucap dia.

Baca juga: Sekjen Kemenag Akui Khilaf Pilih Plt Dirjen Bimas Katolik Beragama Islam

Sebelumnya, Ace menilai ada yang salah dengan reformasi birokrasi di Kementerian Agama.

"Ada yang salah dalam konteks reformasi birokrasi di tubuh kementerian agama," kata Ace.

Ia menyebut reformasi birokrasi di Kemenag terkesan lambat.

Salah satu contohnya dalam hal penggantian pejabat yang pensiun. Sampai sekarang pejabat yang pensiun tersebut belum ada penggantinya.

Menurut Ace, sebagai Sekretaris Jenderal, Nur Kholis seharusnya mengetahui sosok maupun kapan seorang pejabat akan pensiun.