KILAS

Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Kompas.com - 20/05/2020, 17:21 WIB
Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference bersama Maharani Putri Samsu Wibowo, Eko Prasodjo, Widhi Novianto, Senin (18/05/2020). Dok. Humas Lembaga Administrasi NegaraFocus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference bersama Maharani Putri Samsu Wibowo, Eko Prasodjo, Widhi Novianto, Senin (18/05/2020).


KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan cukup baik meski masih banyak indikator penghambat dan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Eko Prasodjo dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference, Senin (18/05/2020).

"Salah satu penghambat misalnya kegiatan RB di instansi belum menyasar pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan bangsa," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, kegiatan RB sebagian besar hanya bersifat inward-looking atau perubahan ke dalam organisasi.

Kegiatan RB belum masuk pada tatanan outcome atau keluar organisasi apalagi impact atau berdampak lebih untuk organisasi.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pada RB fase ketiga atau fase terakhir, perlu pengelolaan yang dirancang dengan mengutamakan keluaran yang berdampak terhadap strategis pembangunan nasional.” tambahnya.

Dengan begitu, sambung dia, keberhasilan RB tidak hanya menciptakan ciri birokrasi yang bagus, namun memberikan dampak bagi pembangunan nasional.

"Hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator, misalnya, zero corruption atau tidak adanya kasus korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah," ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto mengatakan pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan pada fase ketiga RB.

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

"Permasalahan pada fase terakhir tersebut antara lain organisasi yang gemuk, peraturan tumpang tindih, sumber daya manusia tidak kompeten, pelayanan publik masih buruk, serta tumpang tindih kewenangan masih mewarnai perjalanan RB," ungkap Widhi.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X