KILAS

Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Kompas.com - 20/05/2020, 17:21 WIB
Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference bersama Maharani Putri Samsu Wibowo, Eko Prasodjo, Widhi Novianto, Senin (18/05/2020). Dok. Humas Lembaga Administrasi NegaraFocus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference bersama Maharani Putri Samsu Wibowo, Eko Prasodjo, Widhi Novianto, Senin (18/05/2020).


KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( RB) dengan cukup baik meski masih banyak indikator penghambat dan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Eko Prasodjo dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference, Senin (18/05/2020).

"Salah satu penghambat misalnya kegiatan RB di instansi belum menyasar pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan bangsa," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, kegiatan RB sebagian besar hanya bersifat inward-looking atau perubahan ke dalam organisasi.

Kegiatan RB belum masuk pada tatanan outcome atau keluar organisasi apalagi impact atau berdampak lebih untuk organisasi.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

"Pada RB fase ketiga atau fase terakhir, perlu pengelolaan yang dirancang dengan mengutamakan keluaran yang berdampak terhadap strategis pembangunan nasional.” tambahnya.

Dengan begitu, sambung dia, keberhasilan RB tidak hanya menciptakan ciri birokrasi yang bagus, namun memberikan dampak bagi pembangunan nasional.

"Hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator, misalnya, zero corruption atau tidak adanya kasus korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah," ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto mengatakan pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan pada fase ketiga RB.

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

"Permasalahan pada fase terakhir tersebut antara lain organisasi yang gemuk, peraturan tumpang tindih, sumber daya manusia tidak kompeten, pelayanan publik masih buruk, serta tumpang tindih kewenangan masih mewarnai perjalanan RB," ungkap Widhi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X