Kompas.com - 20/05/2020, 17:21 WIB


KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan cukup baik meski masih banyak indikator penghambat dan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Eko Prasodjo dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual bertajuk Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference, Senin (18/05/2020).

"Salah satu penghambat misalnya kegiatan RB di instansi belum menyasar pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan bangsa," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, kegiatan RB sebagian besar hanya bersifat inward-looking atau perubahan ke dalam organisasi.

Kegiatan RB belum masuk pada tatanan outcome atau keluar organisasi apalagi impact atau berdampak lebih untuk organisasi.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

"Pada RB fase ketiga atau fase terakhir, perlu pengelolaan yang dirancang dengan mengutamakan keluaran yang berdampak terhadap strategis pembangunan nasional.” tambahnya.

Dengan begitu, sambung dia, keberhasilan RB tidak hanya menciptakan ciri birokrasi yang bagus, namun memberikan dampak bagi pembangunan nasional.

"Hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator, misalnya, zero corruption atau tidak adanya kasus korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah," ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto mengatakan pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan pada fase ketiga RB.

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

"Permasalahan pada fase terakhir tersebut antara lain organisasi yang gemuk, peraturan tumpang tindih, sumber daya manusia tidak kompeten, pelayanan publik masih buruk, serta tumpang tindih kewenangan masih mewarnai perjalanan RB," ungkap Widhi.

Dalam keterangan tertulisnya, ia mengatakan permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam upaya mencapai world class bureaucracy atau birokrasi berkelas dunia pada fase ketiga.

Menurut dia, tantangan itu sudah ada  sejak ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kepala Sub Bagian (Kasubdit) Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik (PPN) atau Bappenas, Maharani Putri Samsu Wibowo mengatakan perlu adanya penguatan koordinasi.

Baca juga: Jaringan LAN SMPN 22 Tangsel Rusak Terendam Banjir di Tengah Persiapan UNBK

"Selain itu juga diperlukan dukungan kebijakan lintas sektoral untuk mendukung perluasan implementasi RB Nasional," tambah Maharani.

Ia mengatakan, hal tersebut dapat diwujudkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penguatan pemerintah daerah dalam pendampingan pelaksanaan RB di tingkat kabupaten atau kota juga merupakan salah satu hal yang menurutnya sangat penting," ucap Maharani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Kala Anies Langsung Sambut Tawaran Paloh untuk Jadi Capres 2024 ....

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 di Seluruh Indonesia sampai 7 November

Nasional
Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.