Kompas.com - 29/05/2020, 08:46 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan,  di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahPresiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka kembali sektor pariwisata menyusul rencana memasuki fase new normal atau kenormalan baru pandemi virus corona Covid-19.

Presiden Joko Widodo mengakui langkah membuka sektor pariwisata saat ini memiliki resiko besar.

Namun langkah ini akan tetap ditempuh untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata yang sejak awal tahun terpuruk akibat pandemi.

"Ini risikonya besar. Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi," kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada Imported Case Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Oleh karena itu, Jokowi meminta pembukaan sektor pariwisata ini tak dilakukan secara tergesa-gesa.

Pertama, harus dipastikan wilayah yang pariwisatanya dibuka harus memilki tingkat penularan atau R0 di bawah 1.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika R0 di bawah 1 artinya satu orang yang terjangkit Covid-19 hampir tak berpotensi menularkan ke orang lain.

"Saya minta diidentifikasi daerah wisata, daerah tujuan, destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah 1 sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan harus ada simulasi, sosialisasi dan uji coba yang dilakukan sebelum pariwisata di suatu daerah dibuka.

Protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona harus dijalankan diikuti oleh pengawasan yang ketat di lapangan.

Baca juga: Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.