Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rekomendasi Kementerian PPPA untuk "New Normal" di Sekolah

Kompas.com - 28/05/2020, 13:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama kementerian/lembaga terkait tengah merumuskan aturan pelaksanaan new normal di sekolah.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA Ciput Eka Purwianti mengatakan, penerapan new normal ini perlu dikhawatirkan karena memungkinkan terjadinya penularan Covid-19 kepada anak-anak di sekolah.

Oleh karena itu, pengaturan dan protokol khusus pun tengah dirancang apabila diputuskan Juli mendatang anak-anak harus kembali ke sekolah.

"Kita coba semua ini diramu oleh tim protokol, saat nanti diputuskan misalnya Juli atau setelah Juli kembali sekolah, ada pengaturan-pengaturan khusus," kata Ciput dalam webinar, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Muhammadiyah Pertanyakan Rencana New Normal

Beberapa yang tengah dirumuskan antara lain sekolah harus menyediakan fasilitas berupa perlengkapan cuci tangan dengan sabun sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut menjadi sangat penting, karena mencuci tangan dengan sabun salah satu kunci penting untuk terhindar dari Covid-19.

Jumlahnya pun harus banyak agar saat menggunakannya anak-anak tidak perlu mengantre.

"Itu sangat penting, secara infrastruktur di sekolah harus disiapkan sarana-sarana seperti ini. Walaupun bagi daerah-daerah yang sulit air ini jadi isu lagi, ini harus ditangkap oleh kementerian yang bertanggungjawab," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan untuk menghilangkan jam istirahat dan memperpendek jam pelajaran menjadi 4 jam belajar saja.

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kepadatan anak-anak saat masuk dan keluar sekolah secara bersamaan.

Termasuk juga jam masuk dan pulang antar kelas yang diberlakukan berbeda supaya anak-anak tidak berkerumun saat tiba di gerbang sekolah serta saat akan pulang.

Baca juga: Kawal Penerapan New Normal, Polda Sumbar Turunkan 6.000 Personel

Berkaca dari pengalaman Australia yang sudah mulai menyekolahkan siswa-siswi mereka, kata dia, saat ini tidak semua kelas langsung kembali bersekolah.

"Mereka hanya dua kelas dulu untuk uji coba, termasuk menyiapkan siswa, guru, tenaga pendidik dengan new normal ini," kata dia.

"Kalau di Indonesia saya pikir bisa disiasati dengan diberi jeda masuknya, satu jam. Jadi masuk dan pulang tidak bersamaan sehingga tidak bertumpuk saat keluar masuk gerbang," lanjut dia.

Peran guru dan orangtua pun sangat penting agar new normal di sekolah tersebut dapat berjalan apabila diterapkan.

Pasalnya, virus corona penyebab Covid-19 saat ini belum ada vaksin dan di Indonesia sendiri sudah mengalami mutasi sehingga tidak bisa dianggap main-main.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com