Kejaksaan Belum Lakukan Penyidikan terhadap Isu Suap yang Disampaikan Miftahul Ulum

Kompas.com - 22/05/2020, 22:24 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, pihaknya belum mendalami kesaksian Miftahul Ulum terkait dugaan suap terhadap mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman.

Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dugaan itu disebutkan Ulum dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap hibah KONI dengan terdakwa Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (15/5/2020) lalu.

Ulum menyebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada KONI pusat di Kemenpora tahun anggaran 2017 yang ditangani Kejagung terhenti akibat dugaan suap.

“Terhadap isu suap yang disampaikan oleh saudara Miftahul Ulum di persidangan tersebut, hingga saat ini kejaksaan belum melakukan penyidikan,” kata Burhanuddin melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Eks Jampidsus Adi Toegarisman Bantah Terima Suap Rp 7 Miliar

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, dugaan suap tersebut sempat muncul pada sidang untuk terdakwa Imam Nahrawi sebelumnya.

Menurut Hari, dugaan suap ke pihak Kejagung, tanpa menyeret nama Adi Toegarisman, sempat menyeruak saat sidang pada 18 Maret 2020 dan 17 April 2020.

Menanggapi dugaan tersebut, Jampidsus Ali Mukartono melakukan penyelidikan. Kejaksaan lalu menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan bukti dugaan suap.

"Ternyata setelah dilakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana suap tersebut sehingga dihentikan," ucap Hari kepada Kompas.com, Jumat.

Namun, dugaan tersebut kembali muncul ketika disebut oleh Ulum dalam kesaksiannya.

Maka dari itu, Hari menuturkan, pihaknya belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Baca juga: Eks Jampidsus Dituduh Terima Suap Rp 7 Miliar, Ini Respons Jaksa Agung

Kendati demikian, kesaksian Ulum akan dikaitkan lebih lanjut oleh penyidik pada kasus dugaan korupsi yang sedang ditelusuri oleh Kejagung.

Sebab, Ulum berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik telah meminta keterangan Ulum sebagai saksi, pada Selasa (19/5/2020).

"Kami sedang menyidik perkara dugaan tipikor bantuan dana pemerintah kepada KONI Pusat pada Kemenpora TA 2017, di mana saudara Miftahul Ulum juga dimintai keterangan sebagai saksi tentunya nanti penyidik akan mengaitkan hal tersebut," ucap Hari.

Baca juga: Saat Eks Jampidsus Disebut Terima Miliaran Rupiah Demi Tutup Kasus...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X