Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

Kompas.com - 22/05/2020, 13:38 WIB
Warga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Dadang Rahmat Hidayat menilai, proses komunikasi publik pemerintah pada masa pandemi Covid-19 harus diperbaiki.

Apalagi saat ini media telah menggaungkan bahwa kebijakan yang ada terkait Covid-19 menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Ini perlu menjadi warning. Harus diperbaiki bagaimana proses komunikasi publik. Ujungnya ya kapabilitas dan kredibilitas para pembicara atau juru bicara, harus mengerti komunikasi publik," ujar Dadang dalam webinar Komuniaksi yang digelar FIKOM UNPAD, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Menurut Dadang, pemerintah tampak kebingungan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Mereka yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya Kantor Sekretariat Presiden (KSP), dinilainya agak gelagapan untuk menjelaskan soal Covid-19.

Dadang mencontohkan, saat ini banyak konsep dan skenario yang sedang dibahas pemerintah bermunculan ke tengah masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik di Tengah Pandemi

Salah satunya, soal pelonggaran pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang sampai saat ini belum secara resmi dilaksanakan.

Selain itu, ada pula soal rencana dibukanya industri dan bisnis yang beroperasi lagi pada 1 Juni 2020, seperti toko, pasar, dan mal. 

Pusat bisnis tersebut belum bisa beroperasi kecuali menjual masker dan alat kesehatan.

Ada pula rencana dibukanya kembali sekolah dengan sistem shift sesuai jumlah kelas.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X