Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Minta Maaf Bahaya Virus Corona Belum Hilang

Kompas.com - 21/05/2020, 22:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permintaan maaf pemerintah kepada masyarakat karena belum mampu memutus mata rantai penularan virus corona di Indonesia.

"Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang. Bahaya corona ini belum hilang," kata Ma'ruf melalui siaran pers resmi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (21/5/2020).

Ia mengatakan tak mudah untuk memutus mata rantai penularan virus corona di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar.

Baca juga: Wapres Pastikan Pemerintah Punya Program Pulihkan Kondisi Ekonomi Pascawabah Covid-19

Ma'ruf mengatakan, pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia lebih sulit dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang jumlah penduduknya lebih sedikit.

Ia menambahkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga turut mempersulit pemutusan mata rantai penularan Covid-19.

Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan masih banyak masyarakat yang tak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan masih banyak pula warga yang tidak disiplin dalam menjaga jarak fisik saat berkomunikasi.

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan saat ini penambahan kasus harian pasien positif Covid-19 mulai menunjukkan tren penurunan.

Baca juga: Menulis Buku Harian Selama Lockdown Covid-19 di Wuhan, Penulis Ini Tuai Kemarahan China

Karena itu, Ma'ruf meminta masyarakat bersabar dan melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah agar tak menambah jumlah kasus harian yang trennya, menurut dia, kian menurun.

"Pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan Idul Fitru dilakukan di rumah. Tidak di masjid atau di lapangan terbuka. Karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya Covid-19," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com