Kompas.com - 20/05/2020, 16:54 WIB
Seorang remaja putri membawa peraga kampanye pada Kick Off Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/1/2020). Gerakan yang diinisiasi UNICEF bekerja sama dengan Yayasan Karampuang itu untuk menekan angka perkawinan anak di Sulteng yang meningkat pascabencana, terutama di kawasan pengungsian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww. ANTARA FOTO/BASRI MARZUKISeorang remaja putri membawa peraga kampanye pada Kick Off Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/1/2020). Gerakan yang diinisiasi UNICEF bekerja sama dengan Yayasan Karampuang itu untuk menekan angka perkawinan anak di Sulteng yang meningkat pascabencana, terutama di kawasan pengungsian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan, angka perkawinan anak sangat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Tanah Air.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N. Rosalin mengatakan, indeks pembangunan manusia merupakan indikator kinerja utama dari setiap daerah.

"Kalau kita memiliki angka perkawinan anak, itu akan berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, merupakan faktor untuk menghitung indeks pembangunan manusia Indonesia," ujar Lenny dalam media briefing secara online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Perkawinan Anak Sebabkan Wajib Belajar 12 Tahun Tak Tercapai

Ia mengatakan, seluruh program pendidikan, ekonomi, dan sosial yang dilakukan pemerintah akan terganggu dengan adanya perkawinan anak.

Pasalnya, perkawinan anak memberi dampak ke seluruh faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Bahkan dampak yang lebih global, kata dia, perkawinan anak juga mengganggu tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Angka Perkawinan Anak Turun di 2018, tetapi Masih di Atas 11 Persen

Data tahun 2018, kata dia, Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama sebesar 19,43 persen untuk perkawinan anak, sedangkan provinsi terendah adalah DKI Jakarta menduduki peringkat akhir sebesar 4,06 persen.

Dari data tersebut, kata dia, diketahui indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat paling rendah sedangkan DKI Jakarta tertinggi sehingga korelasinya berlawanan.

"Belum lagi KDRT, karena dipikirnya, perkawinan hanya cinta saja, menyalurkan hawa nafsu padahal lebih dari itu. Berhubungan dengan Tuhan, keluarga, dan banyak hal lain yang sebagai faktor harus kita hadapi secara real pasca perkawinan," kata dia.

Baca juga: 8 Strategi Kementerian PPPA Cegah Perkawinan Anak

Selain itu, gizi buruk dan gizi kurang di provinsi Sulawesi Barat juga diketahui tinggi sehingga berkolerasi dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.