Kompas.com - 20/05/2020, 16:18 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat saat ini ada 80 juta anak di bawah usia 18 tahun.

Dari angka tersebut tercatat, anak yang menikah di bawah 15 tahun di bawah 1 persen dan di bawah 17 tahun hampir 5 persen.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin mengatakan, perkawinan anak menimbulkan kegelisahan karena dari survei yang dilakukan, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 telah menikah pada usia 18 tahun.

"Meskipun persentasenya kecil, tapi secara absolut ini jumlahnya besar. Jumlah anak kita hampir 80 juta dan anak di bawah 17 tahun rentan," ujar Lenny dalam media briefing secara online, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Kisah Penjual Sayur Korban KDRT, Keliling Pulau Kampanyekan Risiko Pernikahan Anak

Ia mengatakan, dari sektor pendidikan, dampak dari perkawinan anak adalah rop out dari sekolah.

Apabila anak menikah di bawah 15 tahun maka dipastikan ia drop out dari SMP dan di bawah usia 18 tahun drop out dari SMA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Banyak sekali PR, yang pasti terjadi drop out. Kalau drop out, berarti wajib belajar tidak akan tercapai. Pemerintah ingin wajib belajar 12 tahun minimal SMA agar kompetitif, tapi faktanya dengan dia kawin disebabkan drop out," kata Lenny.

Kemudian dari sektor kesehatan, kata dia, perkawinan usia anak memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Baca juga: Selain Syekh Puji, Komnas PA Laporkan 3 Orang Lain dalam Kasus Pernikahan Anak 7 Tahun

Ia mengatakan, apabila ada pernyataan bahwa usia ideal seseorang menikah di atas 21 tahun bertujuan untuk menekan risiko kesehatan tersebut.

"Tidak hanya risiko pada si ibu yang usia anak, tapi juga risiko bayi yang dikembangkannya. Jadi dia belum siap karena anak-anak punya anak," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.