Demokrat: Presiden Sebaiknya Kumpulkan Data yang Utuh, Sebelum Berdamai dengan Covid-19

Kompas.com - 18/05/2020, 21:18 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta pemerintah mengumpulkan data dan informasi yang utuh terkait penanganan pandemi, sebelum meminta masyarakat berdamai dengan Covid-19.

"Sebaiknya Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan, sebelum membuat pernyataan tersebut," kata Didik saat dihubungi wartawan, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

"Tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya, bukan menjadikan nyawa dengan virus Covid-19 yang sangat berbahaya," sambungnya. 

Didik mengatakan, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya mengeluarkan pernyataan yang terukur, apalagi terkait Covid-19.

Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut dapat mengganggu kinerja tenaga medis yang tengah berjuang mengobati pasien yang terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah: Berdamai Bukan Menyerah, tapi Beradaptasi dengan Pola Hidup Baru

"Bisa bayangkan psikologis dokter dan tenaga medis yang mengambil resiko besar untuk nyawanya yang tidak kenal lelah mengobati orang terpapar. Kalau sampai mereka give up atau kewalahan dengan apa yang akan terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Didik berharap Presiden Joko Widodo fokus dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Ia juga mengatakan, pemerintah dapat mencontoh negara-negara lain yang mampu menurunkan grafik penularan Covid-19.

Baca juga: Belum Pasti Kapan Berakhir, Kenapa Kita Perlu Berdamai dengan Covid-19?

"Apa bisa? Sangat bisa, dan bukan hanya bisa karena itu juga tanggung jawab konstitusional pemerintah. Apalagi segala privilege sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu 1/2020 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi UU," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X