Pakar Epidemiologi: Era Normal Baru kalau PSBB Sudah Dilonggarkan

Kompas.com - 18/05/2020, 16:49 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Dalam blusukan ini, Presiden Jokowi ingin mengecek langsung penyaluran sembako pada masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersiap untuk menghadapi era normal baru.

Kondisi ketika masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bersiap Hadapi Era Normal Baru

Menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono, era normal baru bisa dilakukan apabila pemerintah sudah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Itu kan nanti kalau sudah terjadi pelonggaran (PSBB) akan memasuki tahapan kehidupan. Kalau dilonggarkan. Tapi kan ini enggak dilonggarkan," kata Pandu kepada Kompas.com, Senin (18/5/2020).

Namun demikian, Pandu mengatakan pelonggaran PSBB dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Mulai dari jumlah tes dan contact tracing bertambah, kebiasaan mencuci tangan dan pengunaan masker juga meningkat.

Kemudian, berkurangnya jumlah kasus suspek dan kematian yang diduga akibat Covid-19 dalam kurun waktu paling sedikit 14 hari.

Serta peningkatan kapasitas ICU, tenaga kesehatan dan jumlah alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Sedangkan, Pandu berpandangan kondisi saat ini masih terlalu cepat untuk melakukan pelonggaran PSBB, mengingat Indonesia belum mencapai tahapan puncak pandemi Covid-19.

"Seharusnya tuh di mana-mana kalau ada kriteria pelonggaran, pelonggaran itu mulai kapan indikatornya terpenuhi, kalau indikatornya terpenuhi nanti baru ada pelonggaran tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga," ujarnya.

Baca juga: Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Nasional
Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.