Ketua MPR Ingatkan Pejabat Jangan Politisasi Bansos

Kompas.com - 13/05/2020, 21:37 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat publik tidak mempolitisasi bantuan sosial, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Dia menegaskan bahwa bansos berasal dari uang rakyat.

Hal tersebut dikatakan Bambang saat memberikan bantuan kepada para sopir taksi bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar di Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan.

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Banyak Politisasi Bansos Oleh Kepala Daerah, Ini Permintaan Bawaslu ke KPU

Bambang menyinggung sejumlah kasus pendistribusian bansos di daerah yang kental akan nuansa politis.

Menurutnya, Bawaslu harus memberikan perhatian ekstra kepada para kepala daerah, terutama yang akan maju di pilkada serentak.

"Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya," tuturnya.

"Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," lanjut Bambang.

Politikus Golkar itu meminta agar para pejabat publik lebih sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini.

Baca juga: Bawaslu Temukan Politisasi Bansos Covid-19 di 23 Kabupaten/Kota

Bambang mengingatkan agar seluruh kerja-kerja dilakukan secara ikhlas dengan tidak memanfaatkan masa krisis demi kepentingan pribadi.

"Pandemi Covid-19 seharusnya membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi ini," kata mantan Ketua DPR ini. 

"Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," pungkas Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X