JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih banyak kekurangan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan nontunai. Hal itu disebabkan data yang tak valid.
Ke depan, ia berjanji memperbaharui data penerima sehingga penyaluran Bansos tepat sasaran.
"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat meninjau penyaluran Bansos bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).
Baca juga: Akui Data Bermasalah, Jokowi Minta Warga Belum Dapat Bansos Melapor
Juliari mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperbaharui data penerima Bansos.
Beberapa pemerintah daerah bahkan menunda penyaluran Bansos untuk memperbaharui data penerima agar tak terjadi protes dari warga yang layak menerima namun belum terdata.
Karena itu, ia mengatakan pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data penerima Bansos.
Baca juga: Jokowi Targetkan Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk
"Kami selalu membuka diri kepada pemda untuk melakukan penyempurnaan. Tahap pertama ada kabupaten kota minta dikembalikan lagi karena ada data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten kota yang menarik kembali karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," kata Juliari.
"Tentunya apa yang sudah pemerintah lakukan melalui Bansos tunai dan Bansos sembako masih jauh dari kesempurnaan, kami terus update data dari pemda," lanjit dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.