Istana Tegaskan Pelonggaran PSBB Tak Bisa Asal, Ini Syaratnya

Kompas.com - 13/05/2020, 21:28 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) tak asal dilonggarkan.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melonggarkan PSBB.

"Epidemiologinya itu kita lihat seperti apa. Apakah terjadi berkurang jumlah kasus suspect dan kematian dalam kurun waktu sedikitnya 14 hari," kata Moeldoko saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

"Jadi enggak boleh itu tanpa ada kalkulasi," lanjut dia.

Baca juga: Hobi Baru Raisa selama PSBB, Nonton Drakor

Selain ditinjau dari sisi epidemiologi, pelonggaran PSBB juga akan ditinjau dari jumlah tes yang telah dilakukan.

Apabila jumlah tes masih terlalu sedikit, sulit bagi pemerintah untuk melonggarkan PSBB.

Ia mengatakan, Presiden memberikan target 10.000 tes dilakukan setiap hari. Saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum mencapai target tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD yang Memaki Petugas PSBB Akhirnya Minta Maaf

"Kalau jumlah tesnya semakin bagus dan semakin banyak yang terjangkau, fenomena itu makin kelihatan nanti. Ini kecenderungannya bagaimana? Turun atau flat atau naik," tutur Moeldoko.

Adapun, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga menjadi tolok ukur dalam pelonggaran PSBB.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka PSBB bisa dilonggarkan jika kajian epidemologinya memungkinkan.

Baca juga: Ini Sanksi Bagi Pengguna Kendaraan yang Melanggar Aturan PSBB Bogor

Terakhir, kata Moeldoko, kesiapan sistem dan infrastruktur kesehatan juga menjadi pertimbangan pelonggaran PSBB.

Ia mengatakan, sistem dan infrastruktur kesehatan penting dipertimbangkan agar pemerintah siap bila tiba-tiba tingkat penularan kembali tinggi.

"Semuanya serba dihitung. Epidemiologisnya bagaimana, kesehatan publiknya kita lihat. Bagaimana fasilitas kesehatan. Itu semua sebagai yang minumlah persyaratan dasarnya," ujar mantan Panglima TNI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X