Salin Artikel

Ketua MPR Ingatkan Pejabat Jangan Politisasi Bansos

Dia menegaskan bahwa bansos berasal dari uang rakyat.

Hal tersebut dikatakan Bambang saat memberikan bantuan kepada para sopir taksi bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar di Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan.

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

Bambang menyinggung sejumlah kasus pendistribusian bansos di daerah yang kental akan nuansa politis.

Menurutnya, Bawaslu harus memberikan perhatian ekstra kepada para kepala daerah, terutama yang akan maju di pilkada serentak.

"Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya," tuturnya.

"Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," lanjut Bambang.

Politikus Golkar itu meminta agar para pejabat publik lebih sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini.

Bambang mengingatkan agar seluruh kerja-kerja dilakukan secara ikhlas dengan tidak memanfaatkan masa krisis demi kepentingan pribadi.

"Pandemi Covid-19 seharusnya membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi ini," kata mantan Ketua DPR ini. 

"Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," pungkas Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/21370911/ketua-mpr-ingatkan-pejabat-jangan-politisasi-bansos

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke