Gubernur Lemhanas Sarankan Pemerintah Buat UU Perbantuan Sebelum Libatkan TNI Tangani Terorisme

Kompas.com - 13/05/2020, 21:28 WIB
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoGubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur perbantuan TNI sebelum melibatkan tentara dalam menangani terorisme.

“Oleh karena itu, dirasa mendesak dan perlu dirumuskan adanya UU untuk perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai,” kata Agus dalam diskusi daring yang digelar Komnas HAM, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Draf Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dinilai Banyak Penyimpangan

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Menangani Aksi Terorisme. Pada 4 Mei 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengirim draf rancangan perpres ke DPR RI untuk meminta pertimbangan.

Ia mengatakan, penanganan terorisme masuk dalam lingkup penegakan hukum dengan Polri menjadi pelaksana utama.

Sementara itu, kata Agus, TNI bertugas pada wilayah operasi militer dalam rangka memenangkan pertempuran.

Maka dari itu, militer tidak memiliki kewenangan dan tidak dirancang sebagai penegak hukum.

Namun, Agus menuturkan, TNI dapat membantu dan dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Untuk mewadahi peran TNI itulah dibutuhkan UU Perbantuan TNI.

“Peran TNI pada hakikatnya merupakan operasi perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai. Dan dapat diwadahi dalam UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai untuk tugas apapun,” tuturnya.

Baca juga: Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Disiapkan, Reformasi Peradilan Militer Diminta Ditinjau Ulang

Hal senada diutarakan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Menurutnya, peran TNI dalam menangani terorisme berpotensi diakomodiasi di UU Perbantuan TNI dibanding rancangan perpres tersebut.

“Kalau UU Perbantuan kita beresin dulu, mungkin ide-ide soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme bisa diatur di UU Perbantuan sehingga ini tidak perlu kita atur dalam perpres,” kata Anam dalam diskusi yang sama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Nasional
Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Nasional
'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Nasional
Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Nasional
Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Nasional
Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Nasional
KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Nasional
Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

Nasional
Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X