Jusuf Kalla: Indonesia Harus Berkontribusi dalam Pengobatan Covid-19, Jangan Selalu Minta ke China

Kompas.com - 13/05/2020, 18:48 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia harus berkontribusi dalam menemukan cara pengobatan Covid-19.

Menurut Kalla, tidak sepatutnya Indonesia bergantung ke negara lain dalam pengobatan Covid-19.

"Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang saintis untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari China," ujar Kalla melalui keterangan tertulis usai bertemu Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Amin Subandrio di Kantor Eijkman, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada, Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19

Karena itu, Kalla menjamin PMI akan selalu mendukung Lembaga Eijkman dengan menyediakan fasilitas pengolahan darah milik mereka yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia.

Amin Subandrio pun menyambut baik dukungan PMI tersebut. Ia mengatakan, pemerintah telah merumuskan protokol dalam terapi plasma darah.

Terapi plasma darah pasien yang sembuh dari Covid-19 itu diprediksi bisa memunculkan antibodi ketika disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang masih terjangkit Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi: Terapi Plasma Darah Akan Diuji Coba Skala Besar

Amin juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun perlindungan etik bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam program tersebut.

Ia menuturkan, setelah protokol nasional dan perlindungan etik disahkan, pelayanan terapi plasma konvalesen ini dimulai dari pendataan penyintas di rumah sakit.

Data tersebut kemudian ditindaklanjuti PMI untuk diperiksa kelayakan pendonornya. Jika memenuhi persyaratan, pendonor akan diambil plasma darahnya.

"Dari rumah sakit sampai mengambil plasma itu tugas PMI," kata Amin.

Baca juga: Lembaga Eijkman: Pengobatan Covid-19 dengan Plasma Darah Harus Perhatikan Kondisi Pasien

Sebelumnya diberitakan, Bio Farma bersama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan Lembaga Eijkman mengembangkan plasma konvalesen untuk terapi pasien Covid-19.

"Metode pengobatan konvalesen plasma Covid-19 ini diharapkan dapat segera diimplementasikan," ujar peneliti Bio Farma Neni Nurainy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Neni menjelaskan, konvalesen plasma bekerja dengan memanfaatkan antibodi yang muncul secara alami dari tubuh pasien Covid-19 yang sudah sembuh.

Baca juga: Lembaga Eijkman Jelaskan Cara Kerja Pengobatan Covid-19 Lewat Plasma Darah

Kemudian, antibodi yang terkandung dalam plasma tersebut diberikan kepada pasien Covid-19 lainnya yang termasuk ke dalam kategori kritis atau pasien yang membutuhkan ventilantor.

"Secara prinsip, hal tersebut memang bisa dilakukan, karena secara alami tubuh kita akan menghasilkan antibodi setiap kali tubuh kita diserang mikro organisme, baik virus atau bakteri," kata Neni.

Antibodi yang terdapat dalam plasma darah pasien Covid-19 yang sudah sembuh bisa dimanfaatkan sebagai terapi tambahan untuk pasien Covid-19 lainnya yang sudah memasuki masa kritis.

Baca juga: Lembaga Eijkman Memulai Upaya Pembuatan Vaksin Covid-19

Menurut Neni, antibodi ini akan menetralisasi virus. Selain itu, terdapat komponen lain pada plasma yang berkhasiat pada pasien.


Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komponen yang berperan penting dalam kesembuhan pasien.

"Tubuh kita ini sudah dirancang sedemikian rupa, bisa bertahan dari serangan virus atau bakteri tertentu. Secara alami juga, tubuh kita akan mengeluarkan antibodi yang spesifik untuk menyerang virus/bakteri tersebut," tutur Neni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.