Pasal-pasal Kewenangan Pemda Dihapus di RUU Minerba, Jatam Nilai Permudah Korupsi di Pusat

Kompas.com - 12/05/2020, 11:18 WIB
Koordinator Nasional JATAM Merah Johansyah usai mengikuti diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Nasional JATAM Merah Johansyah usai mengikuti diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengembalikan kewenangan ke pemerintah pusat.

Pengembalian kewenangan ini, atau ia sebutkan sebagai resentralisasi kewenangan, dikhawatirkan mempermudah praktik rente korupsi di pusat.

"Seluruh perizinan ditarik ke pemerintah pusat, diberikan ke daerah kalau ada delegasi kewenangan. Ini demi kepentingan mempermudah investasi dan mempermudah rente, praktik KKN-nya ada di pusat. Ini resentralisasi korupsi," kata Koordinator Jatam Merah Johansyah saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Resentralisasi kewenangan itu tercermin melalui perubahan pada Pasal 4, serta penghapusan Pasal 7 dan 8.

Baca juga: Strategi DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Minerba di Tengah Wabah

Pasal 4 ayat (2) dalam RUU Minerba kini berbunyi, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Padahal, sebelumnya, pasal tersebut memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah juga.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan dihapusnya kalimat kewenangan untuk pemerintah daerah, maka Pasal 7 dan 8 dihapus dalam RUU Minerba.

Pasal 7 mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba, sementara Pasal 8 mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Berikutnya, Pasal 35 juga direvisi dengan penambahan ayat yang menyebutkan, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Baca juga: Strategi DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Minerba di Tengah Wabah

Menurut Merah, efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pengelolaan pertambangan minerba menjadi soal dalam hal ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X