Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Pemerintah soal Kurva Covid-19 yang Diklaim Melandai

Kompas.com - 11/05/2020, 15:42 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan pernyataan pemerintah soal kurva Covid-19 yang melandai.

Wiku mengatakan, yang dimaksud adalah laju kasus menurun yang dilihat secara mingguan, bukan harian.

"Jadi, yang dimaksud kurva melandai ini adalah suatu tren yang dilihat mingguan. Apabila tren mingguan turun, itulah yang disebut melandai," ujar Wiku dalam video conference, Senin (11/5/2020).

"Jadi kurvanya tidak melandai, tapi laju penambahannya yang menurun. Jadi, otomatis jumlahnya kumulatifnya stagnan dan landai," kata dia.

Baca juga: Kurva Covid-19 Disebut Melambat, Ahli: Rasio Test di Indonesia Rendah

Wiku menyebutkan, melandainya kurva ini dapat dilihat di 10 provinsi dengan dengan kasus positif terbanyak di Indonesia.

Namun, jika dilihat secara harian, ia mengakui bahwa kurvanya masih fluktuatif.

"Misalnya pada April sempat meningkat. Kemudian, kemudian turun, lalu naik lagi. Makanya enggak bisa dilihat harian tapi mingguan," ujar dia.

Klaim bahwa kurva Covid-19 sudah melandai sebelumnya dipertanyakan oleh ahli.

Baca juga: Gugus Tugas: Gerakan Kurva Covid-19 Melandai, tapi Bukan Berarti Berakhir

Ahli biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar menilai kurva yang dimiliki oleh pemerintah belum sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.

"Kurva epidemiologis atau kurva epidemi jadi basic dari semua ini (kasus Covid-19). Ini sangat penting untuk melihat apakah klaim melambat atau landainya kasus, itu terpenuhi atau tidak," katanya dalam diskusi "Mengenal Kurva Epidemi Covid-19", Jakarta, Sabtu (10/5/2020).

Iqbal menyebutkan, sampai saat ini pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva yang terdiri dari pertambahan kasus dan tanggal pelaporan pada masyarakat. 

Baca juga: Jokowi: Mei, Kurva Pasien Covid-19 Harus Sudah Menurun, Apa Pun Caranya

Seharusnya, secara umum kurva epidemi menggambarkan jumlah kasus baru dari waktu ke waktu.

Kurva tersebut menjadi alat visualisasi standar untuk menjelaskan perjalanan wabah, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas intervensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com