Pemprov DKI Diminta Telusuri Penyebab Kerumunan Saat Penutupan McDonald's Sarinah

Kompas.com - 11/05/2020, 14:19 WIB
Sejumlah warga Ibu Kota meramaikan area luar McDonalds Sarinah untuk menyaksikan penutupan gerai secara permanen, pada Minggu (10/5/2020) pukul 22.00 WIB. Tangkapan Layar Dokumentasi Pribadi/TWITTERSejumlah warga Ibu Kota meramaikan area luar McDonalds Sarinah untuk menyaksikan penutupan gerai secara permanen, pada Minggu (10/5/2020) pukul 22.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu menelusuri penyebab kerumunan masyarakat saat penutupan gerai McDonalds Sarinah-Thamrin pada Minggu (10/5/2020).

Menurut dia, berkumpulnya masyarakat saat penutupan itu melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang diterapkan di DKI Jakarta.

"Mengapa harus ada seremonial? Jadi pemilik gerai sudah melanggar aturan PSBB. Jadi ini harus dikasih peringatan keras, kemudian perlu ditelusuri mengapa bisa terjadi kerumunan," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Sanksi, kata Pandu, bisa dijatuhkan pada pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kerumunan tersebut. 

Baca juga: Malam Tadi, Warga Jakarta Ramaikan Seremoni Penutupan McDonalds Sarinah

Menurut Pandu, pemilik gerai semestinya bisa mencegah potensi kerumunan masyarakat.

"Kemudian jika akan melakukan perpisahan, bisa dilakukan secara virtual," ungkapnya.

Selain pemilik gerai, Pandu juga mengkritisi masyarakat yang tetap berkerumun dan mematuhi aturan PSBB.

Sebab, dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat semestinya memiliki empati agar tidak menimbulkan potensi penularan kasus baru.

"Ini termasuk masyarakat yang sangat tak peduli. Bayangkan banyak saudara kita wafat, tenaga kesehatan wafat," tegas Pandu.

Merujuk kepada kondisi di atas, Pandu menyarankan agar pemerintah melakukan monitor secara lebih ketat terhadap penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X