Mensos Sebut Politisasi Bansos di Daerah Sangat Masif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, politisasi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 sangat masif terjadi.

Politisasi ini menurut dia, berkaitan dengan persiapan kepala daerah menjelang Pilkada 2020.

"Begitu masifnya politisasi bansos yang terjadi di lapangan. Tidak semua bisa dikontrol oleh pemerintah, harus dikontrol oleh Bawaslu," ujar Juliari dalam diskusi yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen secara daring, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Bawaslu: Larangan dan Sanksi Kepala Daerah Politisasi Bansos Terkendala Regulasi

"Tapi, Bawaslu juga pasti kesulitan, sebab kondisinya begitu masif. Tidak semudah yang dibayangkan," lanjut Juliari.

Lebih lanjut dia menjelaskan penyebab yang memicu politisasi bansos.

Menurut Juliari, wabah Covid-19 saat ini beriringan dengan tahapan Pilkada 2020.

"Saya lihat teman-teman di daerah juga mungkin karena ada sentimen pilkada. Karena satu hal yang memperumit keadaan ini sebenarnya pilkada. Artinya, kita sedang mengalami bencana masif global sementara Indonesia mau pilkada serentak 270 daerah," ungkapnya.

Baca juga: Dugaan Politisasi Bansos di Tengah Pandemi Corona, dari Hand Sanitizer hingga Beras Bantuan

Kondisi ini, kata Juliari, membuat kekacauan tersendiri.

Di satu sisi, kata Juliari, kepala daerah ingin bansos dibagikan oleh mereka sendiri kepada masyarakat.

Namun, di sisi lain, aturan pemerintah tidak memperbolehkan hal itu.

"Mereka (kepala daerah) ingin diberikan keleluasaan, kalau perlu ibaratnya mereka bilang 'Saya kasih duitnya ke dalam koper, nanti mereka yang bagikan sendiri dan pokoknya pemerintah pusat tahunya sediakan uang'," kata Juliari.

"Kalau seperti ini kan tidak bisa. Apa yang telah diputuskan (pemerintah untuk menyalurkan bansos) tentu tak sefleksibel itu," tambahnya.

Baca juga: Bawaslu Ungkap Tiga Modus Kepala Daerah Politisasi Bansos Covid-19

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mengungkapkan adanya sejumlah kepala daerah yang diduga memanfaatkan penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk kepentingan politik pribadi jelang Pilkada 2020.

Pemanfaatan penyaluran bansos itu dilakukan sedikitnya dengan tiga modus.

"Sudah terjadi. Memang modusnya ada beberapa hal soal bansos ini terkait dengan penanganan Covid," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (5/5/2020).

Modus pertama, bansos yang didistribusikan dikemas atau dilabeli gambar kepala daerah.

Bansos tersebut disertai gambar kepala daerah yang mengenakan seragam putih dan logo pemda.

Modus ini, kata Abhan, digunakan salah satunya oleh Bupati Klaten dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang yang memang berencana maju kembali dalam Pilkada 2020.

Baca juga: Bawaslu: Bansos Covid-19 Ditempeli Foto Petahana, Indikasi Politisasi

Kedua, bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini.

Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi.

"Meskipun belum ada masa kampanye," tutur Abhan.