Kompas.com - 05/05/2020, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim terjadinya penurunan laju penambahan pasien positif Covid-19 sebesar 11 persen.

Klaim itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (4/5/2020).

"Laju kasus baru menurun sampai 11 persen, tetapi hal ini bukan berarti kita lengah," ucap Doni.

Baca juga: Pemerintah Klaim Laju Kasus Baru Covid-19 Turun 11 Persen

Klaim penurunan laju penambahan pasien positif tersebut diikuti rencana memajukan cuti Lebaran yang mulanya dijadwalkan pada Desember.

Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memajukan cuti Lebaran pada akhir Juli agar berdekatan dengan Idul Adha.

Tetapi, pemerintah tak merinci penurunan laju penambahan pasien positif Covid-19 sebesar 11 persen tersebut berlangsung sejak kapan.

Pasalnya, berdasarkan data dari situs resmi penanganan Covid-19 milik pemerintah, grafik harian penambahan pasien positif Covid-19 justru menunjukkan peningkatan dalam dua hari terakhir.

Penurunan terakhir penambahan kasus harian sempat terjadi pada 2 Mei.

Baca juga: UPDATE 2 Mei: Data Penambahan 292 Kasus Covid-19 di 20 Provinsi 

Semula pada 1 Mei jumlah kasus positif Covid-19 harian mencapai 433 orang. Kemudian pada 2 Mei jumlah penambahan kasus harian turun menjadi 292 orang.

Namun jumlah kasus positif harian justru meningkat pada 3-4 Mei.

Pada 3 Mei, tercatat jumlah pasien positif Covid-19 bertambah 349 orang. Adapun pada 4 Mei jumlah pasien positif bertambah 395 orang.

Baca juga: Update 4 Mei: 11.587 Kasus Covid-19, Pemerintah Kembali Serukan Jangan Mudik

Sementara itu jika dilihat sejak kasus positif harian mencapai jumlah terbanyak, yakni 436 orang pada 24 April, belum terlihat penurunan laju penambahan kasus positif secara konsisten sebesar 11 persen sebagaimana yang disampaikan Doni.

Grafik justru menunjukkan penambahan kasus positif harian bergerak naik dan turun. Penambahan kasus positif harian sempat turun drastis menjadi 214 pasien pada 27 April.

Namun angkanya kembali meningkat drastis pada 28 April dimana jumlah kasus harian bertambah 415 orang.

Klaim pemerintah bila terjadi penurunan laju penambahan kasus positif harian juga tak didukung rasio tes Covid-19 per 1 juta penduduk.

Baca juga: UPDATE 4 Mei: ODP Covid-19 Jadi 238.178 dan PDP 24.020 Orang

Pada 4 Mei, jumlah orang yang telah dicek status kesehatannya terkait Covid-19 baru sebanyak 86.061 orang.

Dengan demikian rasio tes per 1 juta penduduk berada di kisaran 317 orang. Jumlah tersebut tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Hingga 26 April, Vietnam merupakan negara dengan jumlah tes terbanyak di ASEAN, yakni mencapai 212.965 orang. Dengan demikian, sebanyak 2.000 tes per 1 juta penduduk telah dilakukan Vietnam.

Adapun Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar tes masif dilakukan untuk mengetahui jumlah sebenarnya pasien positif Covid-19 di Indonesia. Jokowi menargetkan sebanyak 10.000 tes per hari.

Baca juga: Target Jokowi Tes PCR 10.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Sebabnya...

Doni mengakui, target dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction (PCR) belum tercapai.

"Presiden sejak dua minggu lalu meminta setiap hari kita mampu melakukan 10.000 tes pengambilan spesimen. Kenyataannya, data riil baru berkisar 6.000 hingga 7.000 spesimen," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi lewat video conference, Senin (4/5/2020).

Doni menyebut, tes spesimen 10.000 per hari belum bisa dilakukan karena permasalahan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium.

Sementara, untuk masalah ketersediaan PCR dan reagen, Doni memastikan sudah tak ada masalah. Sebab, sudah ada 1 juta reagen yang tersedia.

"Di lapangan, faktornya bukan reagennya tetapi petugas lab kita jumlahnya terbatas," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Tambah 41 Laboratorium untuk Covid-19, Kini Jadi 89

Untuk mengatasi masalah ini, Gugus Tugas Covid-19 segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mencari tambahan tenaga di laboratorium.

Dengan tambahan SDM, maka akan diberlakukan kerja shift sehingga dalam sehari setiap laboratorium bisa bekerja selama 16 jam.

"Kalau sudah bisa 16 jam, bisa di atas 12.000. Karena reagen tersedia dan komponen untuk mendukung swab juga tersedia," ucap Doni.

Baca juga: Jokowi, Covid-19, dan Hikayat Mudik

Meski ketersediaan reagen dibantah Doni sebagai faktor penghambat, nyatanya beberapa daerah mengeluhkan ketersediaan senyawa yang digunakan untuk melakukan tes PCR tersebut.

Di Gorontalo misalnya, Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di sana kekurangan reagen kit PCR sehingga berhenti beroperasi sementara memeriksa sampel tenggorokan pasien.

Akibatnya proses deteksi pasien yang terindikasi tertular virus corona terpaksa berlanjut dengan cara mengirimkan spesimen ke Badan Litbangkes Kemenkes di Jakarta.

Baca juga: Kehabisan Reagen PCR, Sampel Pasien di Gorontalo Harus Kembali Dikirim ke Jakarta

Selain itu, Pemprov Kepulauan Riau juga mengeluhkan kurangnya stok reagen sejak seminggu lalu.

Karenanya, Gugus Tugas masih terus mendatangkan reagen untuk pemeriksaan virus corona. Pendatangan reagen ini dilakukan dalam rangka untuk memasifkan pemeriksaan virus corona sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk mewujudkan upaya masif ini dengan kemudian mendatangkan reagen, untuk pemeriksaan PCR real time yang kita harus impor dari luar negeri," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Masifkan Pemeriksaan Virus Corona, Gugus Tugas Masih Terus Datangkan Reagen

Yuri mengatakan, saat ini stok reagen masih cukup untuk memenuhi pemeriksaan virus corona.

Setidaknya, kata dia, cukup untuk digunakan oleh laboratorium selama satu bulan ke depan.

"Kita bersyukur bahwa kondisi yang ada sekarang sudah membuat kita cukup untuk mengantisipasinya setidak-tidaknya sampai dengan satu bulan ke depan," ucap Yuri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Nasional
Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Nasional
Survei Charta Politika: 59,7 Persen Responden Ingin Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Responden Ingin Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Nasional
Ditantang Buka BAP oleh Kabareskrim, Sambo: Mereka Lah yang Buka Kan Sudah Ada

Ditantang Buka BAP oleh Kabareskrim, Sambo: Mereka Lah yang Buka Kan Sudah Ada

Nasional
PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

Nasional
Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Nasional
Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Nasional
Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Nasional
Jadwal 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Jadwal "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar dan Anies Naik, Prabowo Turun

Nasional
Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya 'Track Record' yang Cemerlang

Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya "Track Record" yang Cemerlang

Nasional
Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Tepis Isu Komisaris BUMN Biayai Relawan Jokowi, Erick Thohir: Kalau Ada, Saya Tangkap

Nasional
Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Hakim Terkejut Berita Acara Kasus Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Kemenkes: 70,4 Persen Kasus HIV Ditemukan pada Kelompok Usia 25-49 Tahun

Nasional
Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasdem Kini Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.