DPR Setuju Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 Disahkan Jadi UU

Kompas.com - 05/05/2020, 10:50 WIB
Sri Mulyani langsung menyerahkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan ikut disaksikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Gedung DPR, Kamis (2/4/2020).. KOMPAS.com/HaryantipuspasariSri Mulyani langsung menyerahkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan ikut disaksikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Gedung DPR, Kamis (2/4/2020)..

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan segera disahkan dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu disepakati dalam rapat Banggar yang digelar Senin (4/5/2020) malam, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: Perppu 1/2020 Dinilai Mesti Dikoreksi karena Rawan Munculkan Korupsi

Delapan dari sembilan fraksi di DPR setuju Perppu 1/2020 untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Fraksi PDI-P dapat memberikan persetujuan RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat disahkan menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan pengambilan Keputusan Tingkat II," kata anggota Banggar dari Fraksi PDI-P Dolfie, Senin malam.

Fraksi PAN yang diwakili Eko Hendro Purnomo pun menyatakan hal yang senada.

"Fraksi PAN menyatakan setuju dan menerima atas perppu untuk dibahas dalam tingkat selanjutnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ucap Eko.

Baca juga: Banyak Pasal Bermasalah, Uji Materi Perppu 1/2020 Dinilai Sudah Tepat

Sementara itu, anggota Fraksi PPP Syaifulla Tamliha mengatakan, fraksinya menerima Perppu 1/2020 dengan catatan.

Salah satu catatan yang diberikan Fraksi PPP terkait Pasal 12 ayat (2).

Pasal 12 ayat (2) berbunyi, Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah- langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

"Fraksi PPP menerima dengan catatan Pasal 12 ayat (2) dan pasal-pasal yang jadi kontroversi agar direvisi baik dengan undnag-undang inisiatif pemerintah atau undang-undang inisatif DPR," kata Tamliha.

Baca juga: Sri Mulyani: Keberadaan Perppu Tak Lantas Membuat Pemerintah Kebal Hukum

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X