Klaim Pemerintah soal Turunnya Laju Penambahan Pasien Positif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim terjadinya penurunan laju penambahan pasien positif Covid-19 sebesar 11 persen.

Klaim itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (4/5/2020).

"Laju kasus baru menurun sampai 11 persen, tetapi hal ini bukan berarti kita lengah," ucap Doni.

Klaim penurunan laju penambahan pasien positif tersebut diikuti rencana memajukan cuti Lebaran yang mulanya dijadwalkan pada Desember.

Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memajukan cuti Lebaran pada akhir Juli agar berdekatan dengan Idul Adha.

Tetapi, pemerintah tak merinci penurunan laju penambahan pasien positif Covid-19 sebesar 11 persen tersebut berlangsung sejak kapan.

Pasalnya, berdasarkan data dari situs resmi penanganan Covid-19 milik pemerintah, grafik harian penambahan pasien positif Covid-19 justru menunjukkan peningkatan dalam dua hari terakhir.

Penurunan terakhir penambahan kasus harian sempat terjadi pada 2 Mei.

Semula pada 1 Mei jumlah kasus positif Covid-19 harian mencapai 433 orang. Kemudian pada 2 Mei jumlah penambahan kasus harian turun menjadi 292 orang.

Namun jumlah kasus positif harian justru meningkat pada 3-4 Mei.

Pada 3 Mei, tercatat jumlah pasien positif Covid-19 bertambah 349 orang. Adapun pada 4 Mei jumlah pasien positif bertambah 395 orang.

Sementara itu jika dilihat sejak kasus positif harian mencapai jumlah terbanyak, yakni 436 orang pada 24 April, belum terlihat penurunan laju penambahan kasus positif secara konsisten sebesar 11 persen sebagaimana yang disampaikan Doni.

Grafik justru menunjukkan penambahan kasus positif harian bergerak naik dan turun. Penambahan kasus positif harian sempat turun drastis menjadi 214 pasien pada 27 April.

Namun angkanya kembali meningkat drastis pada 28 April dimana jumlah kasus harian bertambah 415 orang.

Klaim pemerintah bila terjadi penurunan laju penambahan kasus positif harian juga tak didukung rasio tes Covid-19 per 1 juta penduduk.

Pada 4 Mei, jumlah orang yang telah dicek status kesehatannya terkait Covid-19 baru sebanyak 86.061 orang.

Dengan demikian rasio tes per 1 juta penduduk berada di kisaran 317 orang. Jumlah tersebut tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Hingga 26 April, Vietnam merupakan negara dengan jumlah tes terbanyak di ASEAN, yakni mencapai 212.965 orang. Dengan demikian, sebanyak 2.000 tes per 1 juta penduduk telah dilakukan Vietnam.

Adapun Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar tes masif dilakukan untuk mengetahui jumlah sebenarnya pasien positif Covid-19 di Indonesia. Jokowi menargetkan sebanyak 10.000 tes per hari.

Doni mengakui, target dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction (PCR) belum tercapai.

"Presiden sejak dua minggu lalu meminta setiap hari kita mampu melakukan 10.000 tes pengambilan spesimen. Kenyataannya, data riil baru berkisar 6.000 hingga 7.000 spesimen," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi lewat video conference, Senin (4/5/2020).

Doni menyebut, tes spesimen 10.000 per hari belum bisa dilakukan karena permasalahan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium.

Sementara, untuk masalah ketersediaan PCR dan reagen, Doni memastikan sudah tak ada masalah. Sebab, sudah ada 1 juta reagen yang tersedia.

"Di lapangan, faktornya bukan reagennya tetapi petugas lab kita jumlahnya terbatas," kata dia.

Untuk mengatasi masalah ini, Gugus Tugas Covid-19 segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mencari tambahan tenaga di laboratorium.

Dengan tambahan SDM, maka akan diberlakukan kerja shift sehingga dalam sehari setiap laboratorium bisa bekerja selama 16 jam.

"Kalau sudah bisa 16 jam, bisa di atas 12.000. Karena reagen tersedia dan komponen untuk mendukung swab juga tersedia," ucap Doni.

Meski ketersediaan reagen dibantah Doni sebagai faktor penghambat, nyatanya beberapa daerah mengeluhkan ketersediaan senyawa yang digunakan untuk melakukan tes PCR tersebut.

Di Gorontalo misalnya, Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di sana kekurangan reagen kit PCR sehingga berhenti beroperasi sementara memeriksa sampel tenggorokan pasien.

Akibatnya proses deteksi pasien yang terindikasi tertular virus corona terpaksa berlanjut dengan cara mengirimkan spesimen ke Badan Litbangkes Kemenkes di Jakarta.

Selain itu, Pemprov Kepulauan Riau juga mengeluhkan kurangnya stok reagen sejak seminggu lalu.

Karenanya, Gugus Tugas masih terus mendatangkan reagen untuk pemeriksaan virus corona. Pendatangan reagen ini dilakukan dalam rangka untuk memasifkan pemeriksaan virus corona sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk mewujudkan upaya masif ini dengan kemudian mendatangkan reagen, untuk pemeriksaan PCR real time yang kita harus impor dari luar negeri," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Yuri mengatakan, saat ini stok reagen masih cukup untuk memenuhi pemeriksaan virus corona.

Setidaknya, kata dia, cukup untuk digunakan oleh laboratorium selama satu bulan ke depan.

"Kita bersyukur bahwa kondisi yang ada sekarang sudah membuat kita cukup untuk mengantisipasinya setidak-tidaknya sampai dengan satu bulan ke depan," ucap Yuri.