PKS: Rencana Relaksasi PSBB Tunjukkan Pemerintah Tak Punya Konsep Tangani Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 20:06 WIB
Petugas medis mengenakan alat pelindung diri mengecek suhu tubuh pengendara sepeda motor yang akan masuk ke dalam Kota Tegal, Jawa Tengah di depan posko check point Jalan Proklamasi dalam masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Senin (4/5/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiPetugas medis mengenakan alat pelindung diri mengecek suhu tubuh pengendara sepeda motor yang akan masuk ke dalam Kota Tegal, Jawa Tengah di depan posko check point Jalan Proklamasi dalam masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Senin (4/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menstabilkan kegiatan perekonomian menunjukkan ketidakjelasan konsep penanganan Covid-19.

Menurut Sukamta, rencana relaksasi PSBB ini tak memiliki dasar alasan yang kuat.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena Enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya. Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19, Wali Kota Tegal: PSBB Terbukti Efektif

Dia menilai, sejak awal penerapan PSBB ini hanya upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah.

Sukamta mengatakan, justru pemda yang paling sibuk dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19.

"Makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah. Coba lihat saat ini gubernur, bupati, walikota yang malah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi," kata Sukamta.

Karena itu, ia heran akan sikap pemerintah yang malah ingin melonggarkan PSBB.

Baca juga: Penerapan PSBB Berhasil Tekan Penyebaran Corona di Kota Bandung, Ini Hasil Evaluasinya

Sukamta menyatakan, kebijakan yang tidak jelas akan merugikan daerah.

Selain itu, menurut Sukamta, rencana yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD itu juga memperlihatkan komunikasi publik pemerintah yang buruk.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.