PKS: Rencana Relaksasi PSBB Tunjukkan Pemerintah Tak Punya Konsep Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menstabilkan kegiatan perekonomian menunjukkan ketidakjelasan konsep penanganan Covid-19.

Menurut Sukamta, rencana relaksasi PSBB ini tak memiliki dasar alasan yang kuat.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena Enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya. Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19, Wali Kota Tegal: PSBB Terbukti Efektif

Dia menilai, sejak awal penerapan PSBB ini hanya upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah.

Sukamta mengatakan, justru pemda yang paling sibuk dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19.

"Makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah. Coba lihat saat ini gubernur, bupati, walikota yang malah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB," ucap dia. 

"Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi," kata Sukamta.

Karena itu, ia heran akan sikap pemerintah yang malah ingin melonggarkan PSBB.

Baca juga: Penerapan PSBB Berhasil Tekan Penyebaran Corona di Kota Bandung, Ini Hasil Evaluasinya

Sukamta menyatakan, kebijakan yang tidak jelas akan merugikan daerah.

Selain itu, menurut Sukamta, rencana yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD itu juga memperlihatkan komunikasi publik pemerintah yang buruk.

Dia menilai tak, semestinya rencana itu dibicarakan di publik saat ini.

"Kelihatan buruk sekali cara komunikasinya. Semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik. Dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya," kata Sukamta.

Ia pun meminta pemerintah menjelaskan konsep utama yang diusung dalam penanganan Covid-19.

Sukamta mengatakan, pemerintah perlu memaparkan sejauh mana PSBB diterapkan dan prediksi kebijakan tersebut mulai dilonggarkan.

Selain itu, lanjut Sukamta, pemerintah mesti bersiap akan kemungkinan terburuk lainnya.

"Segera perjelas grand design penanganan Covid-19, juga menetapkan kriteria atau standar yang jelas soal kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap. Pemerintah juga perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali," tutur dia. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyatakan, pemerintah akan ada relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5/2020), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Baca juga: Pemerintah Akan Relaksasi PSBB, PPP: Tak Boleh Gegabah, Taruhannya Nyawa

Ada daerah yang menerapkan PSBB dengan ketat, sampai masyarakat pun sulit bergerak hingga sulit mencari uang sulit.

Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujar dia.