JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.
Mardani mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.
"Pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar," kata Mardani, Senin (4/5/2020).
Baca juga: Pemerintah Beri Izin 500 TKA Masuk RI, PKS: Sangat Lukai Hati Rakyat
Ia maklum bahwa ada pertimbangan ekonomi yang melatarbelakangi keputusan pemerintah.
Namun, Mardani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat mesti jadi prioritas.
"Keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," ucapnya.
Mardani berharap pemerintah dapat bersikap tegas dengan menutup sementara izin kedatangan TKA.
Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus jelas.
"Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak kena PHK," ujar dia.
"Harus jelas pemihakan pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan, tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tutur Mardani Ali Sera.
Diberitakan, sebanyak 500 TKA asal China akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara secara bertahap pekan ini.
Mereka rencananya akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Soal 500 TKA China, Kemenaker: Kadin Tahu Kondisi di Lapangan?
Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.
Namun di daerah, kedatangan para TKA ditolak oleh Gubernur Sultra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra termasuk DPRD Sultra, Damrem, Kapolda, hingga pihak Imigrasi.
Penolakan dilakukan karena bertentangan dengan keadaan masyarakat Sultra yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.