Rencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak Peka

Kompas.com - 04/05/2020, 17:49 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing ( TKA) asal China menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.

Mardani mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.

"Pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar," kata Mardani, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Beri Izin 500 TKA Masuk RI, PKS: Sangat Lukai Hati Rakyat

Ia maklum bahwa ada pertimbangan ekonomi yang melatarbelakangi keputusan pemerintah.

Namun, Mardani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat mesti jadi prioritas.

"Keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," ucapnya.

Mardani berharap pemerintah dapat bersikap tegas dengan menutup sementara izin kedatangan TKA.

Baca juga: Saat 500 TKA Asal China Akan Didatangkan di Tengah Pandemi Corona, Klaim untuk Hindari PHK Pekerja Lokal

Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus jelas.

"Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak kena PHK," ujar dia.

"Harus jelas pemihakan pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan, tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tutur Mardani Ali Sera.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Nasional
Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X