Rencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak Peka

Kompas.com - 04/05/2020, 17:49 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing ( TKA) asal China menunjukkan ketidakpekaan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.

Mardani mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.

"Pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar," kata Mardani, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Beri Izin 500 TKA Masuk RI, PKS: Sangat Lukai Hati Rakyat

Ia maklum bahwa ada pertimbangan ekonomi yang melatarbelakangi keputusan pemerintah.

Namun, Mardani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat mesti jadi prioritas.

"Keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," ucapnya.

Mardani berharap pemerintah dapat bersikap tegas dengan menutup sementara izin kedatangan TKA.

Baca juga: Saat 500 TKA Asal China Akan Didatangkan di Tengah Pandemi Corona, Klaim untuk Hindari PHK Pekerja Lokal

Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus jelas.

"Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak kena PHK," ujar dia.

"Harus jelas pemihakan pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan, tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tutur Mardani Ali Sera.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Nasional
Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X