Target Jokowi Tes PCR 10.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 04/05/2020, 13:19 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui, target dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) belum tercapai.

"Presiden sejak dua minggu lalu meminta setiap hari kita mampu melakukan 10.000 tes pengambilan spesimen. Kenyataannya, data riil baru berkisar 6.000 hingga 7.000 spesimen," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi lewat video conference, Senin (4/5/2020).

Doni menyebut, tes spesimen 10.000 per hari belum bisa dilakukan karena permasalahan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium.

Baca juga: Kemenristek Kembangkan Alat Rapid Test dan PCR Berbasis Virus Lokal

Sementara, untuk masalah ketersediaan PCR dan reagen, Doni memastikan sudah tak ada masalah. Sebab, sudah ada 1 juta reagen yang tersedia.

"Di lapangan, faktornya bukan reagennya tetapi petugas lab kita jumlahnya terbatas," kata dia.

Untuk mengatasi masalah ini, Gugus Tugas Covid-19 segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mencari tambahan tenaga di laboratorium.

Baca juga: Kehabisan Reagen PCR, Sampel Pasien di Gorontalo Harus Kembali Dikirim ke Jakarta

Dengan tambahan SDM, maka akan diberlakukan kerja shift sehingga dalam sehari setiap laboratorium bisa bekerja selama 16 jam.

"Kalau sudah bisa 16 jam, bisa di atas 12.000. Karena reagen tersedia dan komponen untuk mendukung swab juga tersedia," ucap Doni.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta spesimen yang dites lewat polymerase chain reaction (PCR) diperbanyak.

Baca juga: Mei Ini, Pemerintah Produksi 10.000 Kit untuk Rapid Test Covid-19 dan 50.000 Kit PCR

Hal itu bertujuan untuk mengetahui jumlah riil penderita Covid-19 di Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (13/4/2020).

"Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000 (spesimen)," kata Presiden Jokowi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Nasional
Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X