Target Jokowi Tes PCR 10.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 04/05/2020, 13:19 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui, target dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction ( PCR) belum tercapai.

"Presiden sejak dua minggu lalu meminta setiap hari kita mampu melakukan 10.000 tes pengambilan spesimen. Kenyataannya, data riil baru berkisar 6.000 hingga 7.000 spesimen," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi lewat video conference, Senin (4/5/2020).

Doni menyebut, tes spesimen 10.000 per hari belum bisa dilakukan karena permasalahan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium.

Baca juga: Kemenristek Kembangkan Alat Rapid Test dan PCR Berbasis Virus Lokal

Sementara, untuk masalah ketersediaan PCR dan reagen, Doni memastikan sudah tak ada masalah. Sebab, sudah ada 1 juta reagen yang tersedia.

"Di lapangan, faktornya bukan reagennya tetapi petugas lab kita jumlahnya terbatas," kata dia.

Untuk mengatasi masalah ini, Gugus Tugas Covid-19 segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mencari tambahan tenaga di laboratorium.

Baca juga: Kehabisan Reagen PCR, Sampel Pasien di Gorontalo Harus Kembali Dikirim ke Jakarta

Dengan tambahan SDM, maka akan diberlakukan kerja shift sehingga dalam sehari setiap laboratorium bisa bekerja selama 16 jam.

"Kalau sudah bisa 16 jam, bisa di atas 12.000. Karena reagen tersedia dan komponen untuk mendukung swab juga tersedia," ucap Doni.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta spesimen yang dites lewat polymerase chain reaction (PCR) diperbanyak.

Baca juga: Mei Ini, Pemerintah Produksi 10.000 Kit untuk Rapid Test Covid-19 dan 50.000 Kit PCR

Hal itu bertujuan untuk mengetahui jumlah riil penderita Covid-19 di Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (13/4/2020).

"Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000 (spesimen)," kata Presiden Jokowi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X