PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

"Salah satu isu yang penting tentang pelaksanan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk Omnibus. Ini pembahasan yang kami antisipasi akan meramaikan Rakernas," ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno melalui video conference, Minggu (3/5/2020).

"Misalnya Perppu No.1 Tahun 2020, PAN meminta dibahas segera di Banggar agar ada kepastian hukum terkait stimulus paket bantuan yang akan diberikan untuk atasi masalah kesehatan, dan pandemi, dan jaring pengaman, serta penyelamatan ekonomi yang kita butuhkan saat ini," lanjut Eddy.

Baca juga: Ada Payung Hukum Lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dinilai Tak Urgen

Ia mengatakan penting bagi PAN untuk menentukan sikap dan menyampaikan kepada publik dalam menyikapi Perppu tersebut. Terlebih kini Perppu tersebut tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan penting pula bagi PAN menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebab pembahasannya menyita perhatian publik.

"Itu aspek penting yang dibahas agar seluruh kader PAN dari Sabang-Merauke tahu posisi politik PAN dan mampu berbicara merepresentasi sikap partai untuk menyampaikan pandangan politik partai terkait isu-isu penting tersebut," lanjut dia.

PAN akan tetap menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di tengah pandemi virus corona. Namun PAN menyelenggarakannya melalui video conference agar Rakernas tak menjadi pusat kerumunan orang.

"PAN akan menyelenggarakan Rakernas I pada hari Selasa, 5 Mei 2020, mulai jam 10.00 hingga 15.00 Wib. Rakernas I PAN akan menggunakan video conference (vicon). Aplikasi yang digunakan adalah Zoom meeting dan streaming di Youtube dan Facebook," kata Ketua Dewan Pengarah Rakernas I PAN Viva Yoga Mauladi saat konferensi pers melalui video conference, Minggu.

Baca juga: Pasal soal Imunitas Pejabat di Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dipersoalkan di MK