RUU Cipta Kerja Digugat ke PTUN Jakarta

Kompas.com - 03/05/2020, 16:27 WIB
Buruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020) Dokumen KSPIBuruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020)
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil menggugat keputusan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (30/4/2020) lalu.

Gugatan ini dilayangkan setelah koalisi beranggapan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki banyak persoalan di dalamnya.

Koordinator Tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Maulana menuturkan, salah satu persoalan yang muncul di dalam pembentukan RUU ini adalah prosedur dilakukan pemerintah dinilai melanggar norma yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat tahap perencanaan. Ini bisa oleh DPR atau dalam konteks RUU ini perencanaan diusulkan oleh Presiden," kata Arif dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/5/2020).

Baca juga: Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

Menurut dia, ketika perencanaan itu mulai dilakukan, masyarakat seharusnya sudah mulai dilibatkan dalam prosesnya.

Namun, pada kenyataannya hal itu justru tidak dilakukan oleh pemerintah dalam RUU Cipta Kerja.

Demikian halnya pada saat proses penyusunan RUU Cipta Kerja. Menurut dia, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam proses ini.

Sebab, tiba-tiba draf RUU Cipta Kerja justru beredar di masyarakat dengan sebelas klasternya.

"Banyak aturan yang direvisi, mencabut ketentuan yang ada lewat RUU omnibus law ini. Dan surat presiden yang mengutus Menkumham untuk membahas bersama DPR, itulah yang kami persoalkan," kata dia.

Baca juga: May Day, Puan Ingin RUU Cipta Kerja Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Direktur LBH Jakarta itu menambahkan, selama ini pemerintah tidak pernah melibatkan kelompok masyarakat sipil dan masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya RUU ini kelak ketika disahkan, di dalam proses penyusunannya.

Ia pun menegaskan bahwa gugatan ini adalah bentuk partisipasi masyarakat di dalam pemerintahan untuk memastikan agar sistem demokrasi berjalan, hukum dihormati dan konstitusi ditegakkan.

"Yang digugat proses RUU Cipta Kerja yang cacat prosedur. Yang digugat itu melalui surpres yang disampaikan kepada DPR pada 12 Februari lalu," kata dia.

Baca juga: Hari Buruh dan Bayang-bayang RUU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X