Jokowi Hanya Tunda Klaster Ketenagakerjaan, KPA: Sangat Mengecewakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja sangat mengecewakan.

Dewi memandang, baik pemerintah maupun DPR, menganggap permasalahan RUU Cipta Kerja hanya pada klaster per klaster.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jokowi Cabut Seluruh RUU Cipta Kerja

"Keputusan penundaan yang hanya menunda klaster ketenagakerjaan sangat mengecewakan," ujar Dewi dalam diskusi online, Rabu (29/4/2020).

Menurut Dewi, permasalahan RUU Cipta Kerja sangat parsial karena klaster yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain.

Ia mengatakan, substansi RUU Cipta Kerja yang disodorkan pemerintah pada dasarnya memprioritaskan kepentingan investor terhadap sumber agraria, terutama tanah.

Baca juga: Guru Besar Hukum Tata Negara: Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Ditunda Seluruhnya

Dewi menuturkan, sifat pembangunan berbasis agraria adalah mengeruk ketersediaan tanah. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Dengan skema tersebut, otomatis akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber agraria.

Di mana sumber agraria tidak hanya sebagai alat utama sumber produksi, tetapi juga ada unsur lain yang sangat mengikat.

"Sumber agraria harga diri petani, kemudian ada unsur kultural dan religi, mereka terikat pada sumber sumber tanah dan agraria itu," kata dia.

Baca juga: Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja

Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja juga hadir untuk memecah klaim pemerintah yang menganggap selama ini investor kesulitan memperoleh tanah.

Padahal, segelintir orang telah mengusai 68 persen aset nasional yang berbentuk tanah.

"Itu pun masih mengeluh mereka memperoleh tanah untuk proyek-proyek pembangunannya," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan, menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

Baca juga: Jokowi Tunda Klaster Ketenagakerjaan, Jadwal Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Berubah

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," kata dia.