Kompas.com - 28/04/2020, 14:31 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo tidak hanya menunda klaster ketenagakerjaan, melainkan seluruh isi draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas DPR.

"Kami sesungguhnya menuntut pemerintah tidak saja menunda, tapi sebaiknya menarik seluruh RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR," ujar Presiden Aspek Indoensia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

Mirah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia.

Baca juga: Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja

Penolakan akademisi dan masyarakat sipil terhadap RUU Cipta Kerja, disebut tak hanya menyasar pada klaster ketenagakerjaan. Melainkan juga klaster lainnya.

Mirah juga menyunggung pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pemerintah bersama DPR memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

Dia menilai Presiden Jokowi dan DPR tetap harus membuka ruang diskusi yang lebih luas dan melibatkan semua stakeholder untuk semua klaster.

Hal itu dilakukan tidak melahirkan pasal yang membuat rakyat dan bangsa Indonesia terjebak berkepanjangan di masa depan.

Selain itu, dalam posisi penundaan klaster ketenagakerjaan, pemerintah juga perlu mengkaji secara serius dengan merujuk pada amanah UUD 1945.

Baca juga: Politisi PDI-P soal RUU Cipta Kerja: Seperti Cek Kosong, Tak Ada Aturan Detail

Khususnya dalam hal pemberian karpet merah untuk investor.

"Jangan semua kemauan investor dituruti apalagi yang akan berdampak pada hilangnya jaminan kesejahteraan anak cucu bangsa Indonesia. Negara wajib melindungi rakyat, bukan mengistimewakan pemodal," tegas Mirah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Nasional
Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Nasional
Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Nasional
Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Nasional
Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X