Komnas HAM: Pejabat Publik Jangan Manfaatkan Kesusahan Jadi Ruang Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengingatkan para pejabat publik agar tidak memanfaatkan wabah Covid-19 menjadi ruang politik.

“Ini peringatan bagi kita semua, terutama pejabat publik, tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi ruang politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan,” kata Anam melalui telekonferensi, Rabu (29/4/2020).

Hal itu disampaikan terkait pemasangan wajah pejabat publik pada bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Viral Foto Bantuan Hand Sanitizer Kemensos Berstiker Bupati Klaten, Alasannya Keliru Tempel

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial.

Anam berpandangan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan.

“Prinsip dasarnya itu tidak etis. Apapun sumber dananya, apakah ABPN, APBD, atau kantongnya sendiri, dalam konteks memasang foto pejabat dalam pemberian bantuan itu problem etika politiknya sangat serius,” ujarnya.

Baca juga: Ganjar Tegur Bupati Klaten soal Stiker Wajah di Hand Sanitizer Bantuan

Daripada foto pribadi, ia berpandangan, pesan-pesan yang lebih universal untuk mencegah penyebaran virus corona dapat disematkan di bantuan tersebut.

Misalnya, imbauan agar masyarakat tetap bekerja dan beribadah di rumah.

Anam sekaligus menyoroti sejumlah isu terkait pembagian bantuan sosial yang dinilai belum maksimal.

“Masih banyak catatan sebenarnya soal pemberian bantuan sosial, yang kurang tepat sasaran karena datanya kurang pas, terus juga belum maksimal karena memang kalau lihat angka dengan perbandingan penduduk juga memang berat,” tutur dia.

Baca juga: Saat Stiker Wajah Bupati Klaten ada di Hand Sanitizer Bantuan Kemensos, Berdalih untuk PAC PDIP

Diberitakan, Bupati Klaten Sri Mulyani mendapat sorotan karena terdapat foto dirinya yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial.

Hal itu berujung trending-nya tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan.

Tak berselang lama, Sri Mulyani menyatakan permohonan maafnya karena terdapat kekeliruan di lapangan.

Sri Mulyani menjelaskan, kekeliruan tersebut lantaran bantuan dari Kemensos jumlahnya tak sebanding dengan yang disalurkan Pemkab Klaten.

"Di lapangan mungkin ditempelin semua. Kejadiannya seperti itu," terang dia.

Baca juga: Bupati Klaten: Saya Klarifikasi, Ada Kekeliruan dalam Penempelan Stiker

Adapun bantuan hand sanitizer dari Kemensos, kata dia, hanya 1.000 botol saja dan milik Pemkab Klaten mencapai puluhan ribu botol.

Akibatnya, jelas Sri Mulyani, oleh petugas di lapangan kemungkinan ikut tertempel dengan stiker wajahnya semua.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, ada beberapa hand sanitizer berstiker gambar wajahnya turut dibagikan kepada internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang (PAC) di 26 kecamatan.

"Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC," papar dia.