Ombudsman Terima 42 Laporan Selama Masa Darurat Covid-19

Kompas.com - 29/04/2020, 15:29 WIB
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan, Ombudsman telah menerima 42 laporan dari masyarakat selama masa darurat Covid-19.

"Kami memandang di dalam situasi sekarang ini laporan masyarakat kepada Ombudsman itu tetap penting, tidak kurang dari 42 laporan yang kami terima saat ini," kata Amzulian dalam konferensi pers, Rabu (29/4/2020).

Amzulian tidak menguraikan secara detil aduan apa saja yang diterima Ombudsman. Namun, ia mengungkap ada enam substansi yang dilaporkan.

Laporan itu antara lain terkait permintaan keringanan kredit, pasien berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tidak dilayani rumah sakit, dan permintaan refund tiket yang ditolak.

Baca juga: Ombudsman Buka Pengaduan, Dugaan Maladministrasi PSBB Bisa Dilaporkan

Kemudian, pelaksanaan pertemuan dalam masa pencegahan Covid-19, keringanan pembayaran SPP, hingga pemutusan hubungan kerja.

Menurut Amzulian, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

"Kita perhatikan adanya pemotongan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga termasuk Ombdusman dalam pemotongan yang cukup besar," ujar Amzulian.

Namun, ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Ombudsman Diminta Optimal Awasi Malaadministrasi Terkait Penanganan Covid-19

"Apapun situasinya pelayanan kepada publik itu suatu keniscayaan, tidak bisa kita mengabaikan pelayanan publik dalam kondisi apapun karena pelayanan publik adalah hak masyarakat dan kewajiban negara," kata Amzulian.

Untuk itu, Ombudsman pun telah meluncurkan posko pengaduan secara daring melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

Selain melalui tautan di atas, Ombudsman juga menyediakan sarana komunikasi dengan menghubungi nomor WhatsApp dan e-mail Ombudsman Pusat dan perwakilan Ombudsman di tiap provinsi untuk menyampaikan aduan.

"Dengan adanya saluran pengaduan ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah melaporkan jika diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional Covid-19 bagi masyarakat terdampak," kata Amzulian.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X