Komisi III Gelar Rapat dengan KPK soal Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Herman Hery itu membahas langkah-langkah antisipatif KPK dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

"Acara rapat ini yaitu satu, mendengarkan pimpinan KPK terkait langkah-langkah antisipatif dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, kedua tanya jawab, ketiga kesimpulan dan penutup," kata Herman.

Baca juga: Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Bisa Diperpanjang hingga 2022

Herman mengatakan, rapat dengar pendapat hari ini dihadiri sebanyak 25 orang anggota dari 53 anggota Komisi III dari 9 fraksi.

Ketua KPK Firli Bahuri juga hadir dalam rapat tersebut melalui video telekonferensi.

"Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib," ujar Herman.

"Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dibuka untuk umum," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.

Fokus anggaran dari stimulus ketiga ini terbagi menjadi empat, yaitu belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional.

Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.