Pemerintah Diminta Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 14/04/2020, 18:56 WIB
Seorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASeorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Pemerintah bersikap transparan terkait penggunaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 405 triliun.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Siti Juliantari mengatakan, situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19 bukan alasan bagi Pemerintah untuk tidak transparan.

"Yang perlu digarisbawahi adalah mau pengadaannya dalam keadaan darurat pun yangg namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung, tidak bisa dinomorduakan," kata Tari dalam sebuah diskusi, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Ini Potensi Korupsi dalam Penanganan Wabah Covid-19 Menurut ICW

Tari mengatakan, publik berhak tahu pengunaan uang yang berasal dari APBN itu dalam rangka penanganan Covid-19 yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat.

Tari melanjutkan, transparansi pengunaan anggaran itu juga diperlukan menyusul banyaknya inisiatif masyarakat yang mengumpulkan donasi berupa uang dan barang untuk penanganan Covid-19.

Hal ini diperlukan supaya donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat selaras dengan pengadaan kebutuhan untuk menangani Covid-19 yang dilakukan Pemerintah.

"Harusnya pemerintah bisa memberikan informasi yangg lebih jelas, berapa banyak sih masyarakat yang melakukan sumbangan uang, baik itu barang, kalau barangnya, APD-nya sudah berapa banyak, kemudian yang dibutuhkan pemerintah berapa banyak," kata dia.

Baca juga: Penutupan Jalan Lingkungan di Cipinang Besar Utara karena Ada 5 Warga Positif Covid-19

Menurut Tari, informasi semacam itu masih sulit untuk diakses publik.

Padahal informasi itu penting karena pengadaan terkait Covid-19 ini akan berpengaruh pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan.

"Kayak petugas kesehatan di garda terdepan, mereka APD-nya enggak sesuai, lama datangnya, mereka yang harusnya bisa menolong akhrinya merasa sakit sampai enggak bisa menolong akhirnya meninggal," ujar Tari.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X