Pemerintah Diminta Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 14/04/2020, 18:56 WIB
Seorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASeorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Pemerintah bersikap transparan terkait penggunaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 405 triliun.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Siti Juliantari mengatakan, situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19 bukan alasan bagi Pemerintah untuk tidak transparan.

"Yang perlu digarisbawahi adalah mau pengadaannya dalam keadaan darurat pun yangg namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijunjung, tidak bisa dinomorduakan," kata Tari dalam sebuah diskusi, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Ini Potensi Korupsi dalam Penanganan Wabah Covid-19 Menurut ICW

Tari mengatakan, publik berhak tahu pengunaan uang yang berasal dari APBN itu dalam rangka penanganan Covid-19 yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat.

Tari melanjutkan, transparansi pengunaan anggaran itu juga diperlukan menyusul banyaknya inisiatif masyarakat yang mengumpulkan donasi berupa uang dan barang untuk penanganan Covid-19.

Hal ini diperlukan supaya donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat selaras dengan pengadaan kebutuhan untuk menangani Covid-19 yang dilakukan Pemerintah.

"Harusnya pemerintah bisa memberikan informasi yangg lebih jelas, berapa banyak sih masyarakat yang melakukan sumbangan uang, baik itu barang, kalau barangnya, APD-nya sudah berapa banyak, kemudian yang dibutuhkan pemerintah berapa banyak," kata dia.

Baca juga: Penutupan Jalan Lingkungan di Cipinang Besar Utara karena Ada 5 Warga Positif Covid-19

Menurut Tari, informasi semacam itu masih sulit untuk diakses publik.

Padahal informasi itu penting karena pengadaan terkait Covid-19 ini akan berpengaruh pada berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan.

"Kayak petugas kesehatan di garda terdepan, mereka APD-nya enggak sesuai, lama datangnya, mereka yang harusnya bisa menolong akhrinya merasa sakit sampai enggak bisa menolong akhirnya meninggal," ujar Tari.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X