Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

Kompas.com - 24/04/2020, 16:44 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Elly Fatimah meminta analis kebijakan agar berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19.

Dia mengatakan itu saat membuka kegiatan AK Talk #1 “Peran Analis Kebijakan dalam Penanggulangan Dampak Covid-19” melalui fasilitas teleconference, Kamis (23/4/2020).

“Kontribusi itu bisa dimulai dari hal terkecil terlebih dulu atau yang bisa diberikan kepada lembaga atau organisasi masing-masing,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia juga menyerukan agar analis kebijakan mampu melihat permasalahan secara komprehensif, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

Elly menjelaskan, pandemi virus corona kini telah melanda lebih dari 200 negara. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam menanggulangi Covid-19.

Baca juga: Bekerja dari Rumah, Kepala LAN Sapa Pegawai Lewat Video Conference

Maka dari itu, profesi analis kebijakan yang menjadi jembatan antara dunia akademisi dan penelitian dengan dunia birokrasi memiliki peran penting.

Peran itu dapat ditunjukkan dengan membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna di berbagai level, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

“Melalui diskusi ini dan dalam situasi seperti sekarang, harapannya para analis kebijakan dapat berkontribusi secara nyata untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah,” tambah Elly.

Harapan untuk analis kebijakan

Sementara itu, Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbin Manihuruk juga mengamini pendapat Elly.

Baca juga: Pandemi Covid-19, LAN Gunakan Metode Distance Learning untuk Tingkatkan Profesionalitas Birokrasi

Menurutnya, sejumlah kendala dan masalah memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Oleh karena itu, dia berharap agar para analis kebijakan dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah.

“Saya berharap analis kebijakan dapat membantu menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan sosial yang menganut kearifan lokal namun tetap bersinergi dengan bantuan pusat,” serunya.

Selain itu, dia juga berharap analis kebijakan dapat saling melengkapi, membantu mengembangkan tools pengendalian, dan memonitor penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Baca juga: LAN Upayakan Sinergi Antarlembaga Pemerintah untuk Jamin Keberlanjutan Inovasi

Lalu, bisa juga dengan memberikan memberikan masukan rancangan community targeting secara selektif untuk memenuhi kebutuhan data di luar penerima yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tak hanya itu, Herbin berharap, analis kebijakan dapat memberikan bahan evaluasi atas perlindungan sosial di daerah dan rencana perlindungan sosial yang dapat mendorong kemandirian pascatiga bulan bantuan sosial digulirkan.

“Serta, mendorong pemerintah daerah untuk memiliki data penerima bantuan yang terpadu, update dan minim akan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.

Kunji bagi analis kebijakan

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya Pemerintah Kota Yogyakarta Patricia Henny Dian menekankan, membangun jejaring dengan stakeholder serta kemampuan komunikasi publik yang mumpuni menjadi salah satu kunci bagi analis kebijakan.

Baca juga: LAN Buka Kesempatan Stakeholders untuk Sampaikan Masukan dan Saran

Hal itu dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang diinisiasi dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan.

“Apa pun yang coba diinisiasi dan direkomendasikan perlu dikomunikasikan dengan baik dengan pimpinan. Ini penting supaya masalah bisa ditangani dengan tepat,” ungkapnya.

Kuncinya, lanjut Patricia, adalah komunikasi publik yang baik, peran leadership di setiap daerah, dan menggunakan penguatan peran media massa dalam advokasi krisis.

“Selain itu, kunci lainnya adalah adanya peran bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: Sederhanakan Eselonisasi, LAN Kembangkan Kapasitas ASN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com