Kompas.com - 28/02/2020, 12:32 WIB

KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Tri Widodo mengatakan, perlunya menyinergikan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam upaya menjamin keberlanjutan inovasi.

Hal itu dia sampaikan dalam Stakeholders Meeting Tahap II di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl Veteran No 10, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dia juga mengatakan perlunya membangun ekosistem inovasi yang tidak lagi berfokus pada penciptaan inovasi sebanyak-banyaknya.

Namun, lanjutnya, lebih membangun kepada satu data inovasi yang dapat diakses secara masif oleh seluruh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Sederhanakan Eselonisasi, LAN Kembangkan Kapasitas ASN

Tri menyampaikan itu sehubungan dengan program LAN, yaitu Stakeholders Meeting.

Stakeholders meeting tahap pertama telah diselenggarakan Rabu (12/2/2020) lalu dan telah menghimpun seluruh gagasan, saran dan masukan dari berbagai K/L/D.

Sementara itu, untuk Stakeholders meeting tahap kedua kini lebih berfokus pada program LAN.

Program LAN ini nanti akan disesuaikan pada kebutuhan instansi pemerintah dan bermanfaat bagi mitra LAN.

“Hasil yang telah disepakati pada Stakeholders Meeting pertama, kami akan mempertajam pada penguatan kapasitas dalam hal rekomendasi kebijakan, penguatan tata kelola, serta penyiapan kader Aparatur Sipil Negara (ASN) yang andal,” ujarnya.

Baca juga: LAN Harap Kepengurusan Baru IWI Bekerja Maksimal

Tri pun menjelaskan dalam bidang kajian kebijakan, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.