Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

LAN Buka Kesempatan Stakeholders untuk Sampaikan Masukan dan Saran

Kompas.com - 13/02/2020, 11:49 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Agus Sudrajat berharap, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendapat sebanyak mungkin masukan dan saran terkait pembangunan ASN.

“Masukan dan saran diperlukan agar kami bisa memberi, paling tidak rekomendasi-rekomendasi penyusunan kebijakan, dalam rangka mewujudkan ASN unggul,” kata Agus, dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, LAN menggelar Stakeholders Meeting Kajian dan Inovasi di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Kantor LAN Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Kegiatan itu bertujuan menghimpun masukan, saran, dan ide, tentang kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, serta manajemen ASN.

Baca juga: Sederhanakan Eselonisasi, LAN Kembangkan Kapasitas ASN

Pada forum tersebut, peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai bidang yang diminati, agar pendalaman masalah dan masukan makin efektif.

Kelompok pertama membahas administrasi negara dan manajemen ASN, dipandu Agus, Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Hary Supriadi, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto, dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Elly Fatimah.

Kelompok kedua membahas inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, yang dipandu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Tri Widodo dan Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Isti Heriani.

Kelompok dua juga dibimbing Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Seno Hartono dan Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Firdaus.

Pada forum itu, Kepala LAN Adi Suryanto menekankan pentingnya konsep evidence based policy, guna menciptakan kebijakan yang tepat bagi solusi masalahan publik.

Baca juga: Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri

Menurut dia, konsep itu belum mendapat perhatian memadai dari para pengambil kebijakan. Padahal, kebutuhan melakukan administrative reform dan governance reform sangat besar.

"Padahal, administrative and governance reform sangat menentukan kapabilitas negara dan pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah publik,” kata Adi.

Unit-unit penelitian dan pengembangan yang ada, imbuh dia, juga masih cenderung berjalan sendiri, sehingga banyak tumpang tindih hasil kajian bertema sama.

Adi berharap forum itu memfasilitasi peserta untuk membangun shared understanding tentang isu dan masalah kebijakan, merumuskan agenda riset, serta meningkatkan utilisasi  riset dalam proses kebijakan.

Baca juga: Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI

“Sinergitas kajian juga menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan, manfaat hasil kajian kebijakan, dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan,” lanjut dia.

Adi juga berharap agar forum tersebut dapat menjadi sarana mengembangkan jejaring, dalam mempromosikan penerapan evidence based policy dan regulatory reform di Indonesia.

Senada dengan Adi, Tri Widodo menyatakan bawha sejak awal LAN melalui DKKIAN bertujuan mendukung upaya tersebut.

“Kebijakan di sini sebenarnya bukan hanya berupa peraturan, tetapi juga setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya,” kata Tri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

Nasional
Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com