LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

KOMPAS.com – Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Elly Fatimah meminta analis kebijakan agar berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19.

Dia mengatakan itu saat membuka kegiatan AK Talk #1 “Peran Analis Kebijakan dalam Penanggulangan Dampak Covid-19” melalui fasilitas teleconference, Kamis (23/4/2020).

“Kontribusi itu bisa dimulai dari hal terkecil terlebih dulu atau yang bisa diberikan kepada lembaga atau organisasi masing-masing,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia juga menyerukan agar analis kebijakan mampu melihat permasalahan secara komprehensif, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

Elly menjelaskan, pandemi virus corona kini telah melanda lebih dari 200 negara. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam menanggulangi Covid-19.

Maka dari itu, profesi analis kebijakan yang menjadi jembatan antara dunia akademisi dan penelitian dengan dunia birokrasi memiliki peran penting.

Peran itu dapat ditunjukkan dengan membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna di berbagai level, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

“Melalui diskusi ini dan dalam situasi seperti sekarang, harapannya para analis kebijakan dapat berkontribusi secara nyata untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah,” tambah Elly.

Harapan untuk analis kebijakan

Sementara itu, Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbin Manihuruk juga mengamini pendapat Elly.

Menurutnya, sejumlah kendala dan masalah memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Oleh karena itu, dia berharap agar para analis kebijakan dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah.

“Saya berharap analis kebijakan dapat membantu menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan sosial yang menganut kearifan lokal namun tetap bersinergi dengan bantuan pusat,” serunya.

Selain itu, dia juga berharap analis kebijakan dapat saling melengkapi, membantu mengembangkan tools pengendalian, dan memonitor penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Lalu, bisa juga dengan memberikan memberikan masukan rancangan community targeting secara selektif untuk memenuhi kebutuhan data di luar penerima yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tak hanya itu, Herbin berharap, analis kebijakan dapat memberikan bahan evaluasi atas perlindungan sosial di daerah dan rencana perlindungan sosial yang dapat mendorong kemandirian pascatiga bulan bantuan sosial digulirkan.

“Serta, mendorong pemerintah daerah untuk memiliki data penerima bantuan yang terpadu, update dan minim akan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.

Kunji bagi analis kebijakan

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya Pemerintah Kota Yogyakarta Patricia Henny Dian menekankan, membangun jejaring dengan stakeholder serta kemampuan komunikasi publik yang mumpuni menjadi salah satu kunci bagi analis kebijakan.

Hal itu dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang diinisiasi dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan.

“Apa pun yang coba diinisiasi dan direkomendasikan perlu dikomunikasikan dengan baik dengan pimpinan. Ini penting supaya masalah bisa ditangani dengan tepat,” ungkapnya.

Kuncinya, lanjut Patricia, adalah komunikasi publik yang baik, peran leadership di setiap daerah, dan menggunakan penguatan peran media massa dalam advokasi krisis.

“Selain itu, kunci lainnya adalah adanya peran bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” tuturnya.