Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 23 April: 7.775 Orang Terinfeksi Covid-19, Pemerintah Ungkap Basis Data

Kompas.com - 24/04/2020, 07:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga Kamis (23/4/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 357 kasus baru Covid-19 di Tanah Air.

"Sehingga jumlah totalnya 7.775 orang," ujar Achmad Yurianto di Graha BNPB, Kamis.

Dalam periode yang sama, terdapat penambahan 47 pasien Covid-19 yang sembuh. Total, hingga Jumat (24/4/2020) pagi ini, terdapat 960 pasien yang dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan swab.  

Namun, kata Yuri, ada penambahan 11 pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Baca juga: Ini Sebaran 7.775 Kasus Covid-19 di Indonesia, 3.517 di Jakarta

Sehingga total, ada 647 pasien Covid-19 yang meninggal dunia sejak kasus ini diumumkan untuk kali pertama pada 2 Maret 2020.

Yuri juga mengungkapkan ada penambahan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait wabah virus corona selama 24 jam terakhir.

Menurut Yuri, terdapat penambahan 2.197 ODP dan 529 PDP.

"Dengan demikian, (Total) ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat, PDP 18.283 orang," ujar Yuri.

Selain itu, Yuri mengungkapkan, dampak penyebaran virus corona telah menyebar di 34 provinsi dan 267 kabupaten/kota.

Yuri mengatakan, hingga kini, spesimen yang sudah diperiksa terkait Covid-19 sebanyak 59.936 spesimen.

Sebanyak 59.936 spesimen itu diambil dari 48.647 orang yang menjalani pemeriksaan terkait virus corona.

"Jumlah kasus yang diperiksa adalah sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 7.775," ujar.

Baca juga: UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 7.775, Bertambah 357 Orang

Berdasarkan pemeriksaan itu, diketahui ada 40.872 orang yang hasil tesnya negatif.

Adapun pemeriksaan spesimen tersebut dengan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) secara real time.

Dari pemeriksaan tersebut, pemerintah mengerahkan 43 laboratorium yang memiliki ketersediaan reagen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com