UPDATE 23 April: 7.775 Orang Terinfeksi Covid-19, Pemerintah Ungkap Basis Data

Kompas.com - 24/04/2020, 07:50 WIB
Petugas kesehatan melaksanakan rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Kamis (23/4/2020). Pemeriksaan dilakukan terhadap para pedagang dan pengunjung pasar sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dari orang-orang yang berpotensi terpapar saat beraktivitas di ruang publik. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANPetugas kesehatan melaksanakan rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Kamis (23/4/2020). Pemeriksaan dilakukan terhadap para pedagang dan pengunjung pasar sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dari orang-orang yang berpotensi terpapar saat beraktivitas di ruang publik. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga Kamis (23/4/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 357 kasus baru Covid-19 di Tanah Air.

"Sehingga jumlah totalnya 7.775 orang," ujar Achmad Yurianto di Graha BNPB, Kamis.

Dalam periode yang sama, terdapat penambahan 47 pasien Covid-19 yang sembuh. Total, hingga Jumat (24/4/2020) pagi ini, terdapat 960 pasien yang dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan swab.  

Namun, kata Yuri, ada penambahan 11 pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Baca juga: Ini Sebaran 7.775 Kasus Covid-19 di Indonesia, 3.517 di Jakarta

Sehingga total, ada 647 pasien Covid-19 yang meninggal dunia sejak kasus ini diumumkan untuk kali pertama pada 2 Maret 2020.

Yuri juga mengungkapkan ada penambahan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait wabah  virus corona selama 24 jam terakhir.

Menurut Yuri, terdapat penambahan 2.197 ODP dan 529 PDP.

"Dengan demikian, (Total) ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat, PDP 18.283 orang," ujar Yuri.

Selain itu, Yuri mengungkapkan, dampak penyebaran virus corona telah menyebar di 34 provinsi dan 267 kabupaten/kota.

Yuri mengatakan, hingga kini, spesimen yang sudah diperiksa terkait Covid-19 sebanyak 59.936 spesimen.

Sebanyak 59.936 spesimen itu diambil dari 48.647 orang yang menjalani pemeriksaan terkait virus corona.

"Jumlah kasus yang diperiksa adalah sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 7.775," ujar.

Baca juga: UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 7.775, Bertambah 357 Orang

Berdasarkan pemeriksaan itu, diketahui ada 40.872 orang yang hasil tesnya negatif.

Adapun pemeriksaan spesimen tersebut dengan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) secara real time.

Dari pemeriksaan tersebut, pemerintah mengerahkan 43 laboratorium yang memiliki ketersediaan reagen.

Basis data

Dalam kesempatan itu, Yuri menegaskan, data perkembangan kasus Covid-19 yang disampaikan kepada masyarakat setiap hari berasal dari hasil pemeriksaan antigen di laboratorium.

Pemeriksaan antigen dilakukan melalui tes polymerase chain reaction (PCR) secara real time.

"Basis data Covid-19 yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan antigen laboratorium lewat real time PCR. Inilah yang digunakan untuk menyusun penambahan data (pasien) sembuh dan meninggal karena Covid-19," ujar Yuri.

Baca juga: Pemerintah: Kami Tak Dapat Keuntungan Apapun dengan Memanipulasi Data

" Data inilah yang setiap hari kita laporkan ke saudara-saudara sekalian," lanjutnya.

Yuri menjelaskan, data tersebut merupakan data yang dibutuhkan pemerintah dan telah disepakati bersama sebagai sumber data kasus positif Covid-19.

Dengan demikian, Yuri menegaskan basis data Covid-19 bukan berasal dari pemeriksaan antibodi lewat rapid test.

"Dan juga bukan dari penjumlahan kasus konfirmasi positif hasil pemeriksaan antigen lewat real time PCR dengan kasus positif pemeriksaan antibodi lewat rapid test," ungkapnya.

Baca juga: Ini Basis Data Perkembangan Kasus Covid-19 yang Digunakan Pemerintah

Yurianto menyatakan, tak ada niatan dari pemerintah untuk memanipulasi data jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona.

"Pemerinntah tidak berkepentingan dan tidak mendapat keuntungan apapun dengan manipulasi data. Justru sebaliknya akan merugikan dan mengkacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama," ujar Yuri.

Ia menambahkan, selama ini data di tingkat pusat diperoleh secara berjenjang. Pemerintah menghimpun data mulai dari dinas kesehatan kabupaten dan kota, provinsi, hingga Kementerian Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X