Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Ungkap Data Perempuan dan Anak Terkait Covid-19 di 21 Provinsi

Kompas.com - 23/04/2020, 18:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang memaparkan data terpilah terkait kasus Covid-19 terhadap perempuan dan anak.

Bintang mengatakan, data terpilah Covid-19 ini dihimpun hingga 21 April 2020 dari 21 provinsi di Indonesia.

"Per 21 April kemarin koordinasi terakhir dengan daerah, ini data yang dinamis yang terus bergerak," kata Bintang dalam rangka peringatan Hari Kartini KPPI-RI, KPPI dan MPI secara virtual, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ini 7 Langkah Kementerian PPPA Terkait Pencegahan Covid-19

Bintang mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perempuan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) di 21 provinsi sebanyak 14.755 orang.

Sementara itu, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) perempuan sebanyak 4.254 orang.

"Dari 21 provinsi terdapat perempuan OPD 14.755, PDP 4.254 orang," ujarnya.

Kemudian, dalam data yang sama, jumlah perempuan yang positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 94 orang.

Baca juga: Menteri PPPA: Kita Perlu Gotong Royong untuk Melawan Covid-19

"Dan yang sembuh 27 orang dan meninggal dunia sebanyak 41 orang," ucapnya.

Masih dalam data yang sama, jumlah anak-anak berstatus ODP di 21 provinsi sebanyak 6.744 orang.

Sementara itu, jumlah anak-anak berstatus PDP sebanyak 991 orang.

Adapun anak-anak yang positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 26 orang.

"Anak-anak ODP 6.744 orang, PDP 991 orang, dan positif dirawat 26 orang," kata Bintang.

Kemudian, jumlah anak-anak yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 9 orang dan yang meninggal dunia tercatat sebanyak 6 orang.

Baca juga: Komnas PA Minta Pemerintah Bentuk Gerakan Nasional Perlindungan Anak dari Pandemi Covid-19

"Anak-anak yang sembuh 9 orang dan yang meninggal dunia 6 orang," tuturnya.

Lebih lanjut, Bintang mengatakan, Kementerian PPPA akan terus berkoordinasi untuk mendapatkan data yang valid terkait perkembangan Covid-19 terhadap perempuan dan anak.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan koordinasi intens yang kami lakukan, kami akan dapatkan data yang lebih valid berkaitan dengan kondisi anak dan perempuan di seluruh Tanah Air," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com