Pemda Disarankan Fasilitasi Aksi Kreatif Masyarakat Cegah Penularan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasojo mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dan nasional bisa memanfaatkan kreativitas masyarakat untuk membuat imbauan terkait wabah virus corona (Covid-19).

Kata dia, apabila difasilitasi maka akan semakin masif kreativitas imbauan yang bisa diberikan masyarakat.

"Itu kalau kita himpun, kita fasilitasi, pemerintah daerah mengundang mereka, syukur-syukur membiayai mereka untuk berkreasi seperti ini, maka akan muncul itu ide kreatif yang sangat unik di negeri ini," kata Imam dalam video conference bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Penerapan PSBB Dikritik, Pemerintah Pusat Dianggap Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Kendati demikian, lanjut Imam, kreativitas harus dibarengi dengan aksi nyata untuk kepentingan sesama saat menghadapi Covid-19.

Dalam hal ini Gugus Tugas di daerah bisa melibatkan masyarakat keagamaan, karang taruna, hingga, ibu-ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Kalau itu (organisasi tingkat akar rumput) kita gerakkan dan kemudian mereka melakukan sosialisasi dan aksi untuk melakukan penyelamatan di saat musibah ini, saya kira itu akan menjadikan Indonesia ini, di tengah musibah, mendapatkan berkah," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gandeng Kreatifitas Warga untuk Masifkan Pencegahan Covid-19

Sebelumnya, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga (31/3/2020) sudah ada 16 provinsi yang telah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19.

"Sebanyak 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota sudah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (31/3/2020).

Yuri tidak merinci provinsi-provinsi tersebut.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, tokoh masyarakat setempat sebaiknya masuk dalam organisasi gugus tugas di daerah-daerah.

Baca juga: Deretan Investasi Laris Manis di Tengah Pandemi

"Komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi gugus tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, para ulama, budayawan, tokoh pemuda hendaknya dilibatkan," ujar Doni dalam konferensi pers, Senin (30/3/2020).

"Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga tidak mengganggu negara lain," lanjut dia.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk pencegahan Covid-19 pun bisa betul-betul dimaksimalkan melalui satuan gugus tugas di daerah tersebut.

Tetapi, dia mengingatkan, kebijakan yang dibuat melebihi luas kawasan kecamatan mesti dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.