Pemerintah Diminta Gandeng Kreatifitas Warga untuk Masifkan Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 23/04/2020, 12:30 WIB
Juru Bicara Pansel Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo KOMPAS.com/ICHA RASTIKAJuru Bicara Pansel Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasojo mengatakan pemerintah daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah bisa memanfaatkan kreatifitas masyarakat untuk membuat imbauan terkait wabah virus corona (Covid-19).

Jika kreatifitas itu difasilitasi, maka akan semakin masif imbauan yang bisa diberikan.

"Itu kalau kita himpun, kita fasilitasi pemerintah daerah mengundang mereka, syukur-syukur membiayai mereka untuk berkreasi seperti ini, maka akan muncul itu ide kreatif yang sangat unik di negeri ini," kata Imam dalam video conference bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Cerita Dokter Perempuan di Garis Depan Penanganan Covid-19 di Banyuwangi, Dag-dig-dug Saat Pertama Ambil Swab

Kendati demikian, ide kreatif juga harus dibarengi dengan aksi nyata untuk kepentingan sesama saat menghadapi Covid-19.

Dalam hal ini, Gugus Tugas Covid-19 di daerah bisa melibatkan masyarakat keagamaan, karang taruna, hingga ibu-ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Kalau itu (ide kreatifi) kita gerakkan dan kemudian mereka melakukan sosialisasi dan aksi, untuk melakukan penyelamatan di saat musibah ini, saya kira itu akan menjadikan Indonesia ini di tengah musibah, mendapatkan berkah," ungkap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, hingga (31/3/2020), sudah ada 16 provinsi yang telah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19.

Baca juga: Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Pemudik Dinilai Bisa Bohongi Petugas

"Sebanyak 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota sudah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (31/3/2020).

Ia tidak merinci provinsi-provinsi tersebut.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, tokoh masyarakat setempat sebaiknya masuk dalam organisasi gugus tugas di daerah-daerah.

"Komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi gugus tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, para ulama, budayawan, tokoh pemuda hendaknya dilibatkan," ujar Doni dalam konferensi pers, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Ombudsman Diminta Optimal Awasi Malaadministrasi Terkait Penanganan Covid-19

"Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga tidak mengganggu negara lain," lanjut dia.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk pencegahan Covid-19 pun bisa betul-betul dimaksimalkan melalui satuan gugus tugas di daerah tersebut.

Tetapi, dia mengingatkan, kebijakan yang dibuat melebihi luas kawasan kecamatan mesti dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X