Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2020, 20:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan upaya pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab penanganan Covid-19 ke pemerintah daerah.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati menganggap pemerintah enggan menerapan karantina wilayah karena tak mau menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.

"Sebetulnya pemerintah sedang melempar tanggung jawab bola panas ke pemda, yang akhirnya memperlambat kekarantinaan kesehatan ketika ada kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Asfin dalam diskusi online "Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif HAM", Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Puluhan Warga Brebes Eks Peserta Ijtima Ulama Gowa Reaktif Covid-19

Apalagi, menurut dia, pelaksanaan PSBB yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 cenderung birokratis.

Asfin heran mengapa pemerintah pusat perlu menimbang pengabulan penerapan PSBB di berbagai daerah.

"(Pemda) mengajukan diri, bisa dikabulkan atau tidak. Kalau bisa mengabulkan atau tidak mengabulkan, kan pemerintah sudah punya datanya. Kenapa tidak dia saja yang menetapkan? UU mewajibkan pemerintah, bukan pemda," ujar dia. 

Karena itu, ia menilai birokrasi rumit ini malah menimbulkan kebingungan bagi pemda.

Padahal, kata Asfin, pemerintah semestinya menyadari bahwa penanganan pandemi Covid-19 menyangkut nyawa banyak manusia.

"Melalui PSBB melempar tanggung jawab ke pemda, jadi penanganan ada di daerah, sementara daerah juga bingung karantina kesehatannya tidak keluar-keluar. Ini menyangkut nyawa banyak orang," ucap Asfin.

Baca juga: Mensos Minta Calon Relawan Covid-19 Pendamping Tenaga Medis Harus Profesional

Menurut Asfin, pemerintah telah melanggar hak atas kesehatan dan informasi masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Sebab, banyak peringatan dari berbagai pihak, khususnya kalangan kesehatan, yang diabaikan pemerintah. Kebijakan yang berubah-ubah dan tidak tegas akhirnya mengorbankan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

"Padahal kalau kita menomorduakan kesehatan, ekonomi pun terdampak," kata Asfin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.