Konflik Kepentingan di KPK Bakal Terlihat dalam Penanganan Kasus yang Libatkan Kepolisian

Kompas.com - 22/04/2020, 17:36 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai ada konflik kepentingan dalam proses seleksi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jabatan lainnya.

Bivitri mengatakan, konflik kepentingan itu dapat terbukti apabila KPK nantinya mesti menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusi kepolisian.

"Tentu saja dari lembaga-lembaga yang punya sejarah dan catatan bahwa begitu lembaganya nanti akan terkena kasus yang ditangani KPK, dia akan mempengaruhi cara KPK bekerja terhadap lembaga itu," kata Bivitri dalam sebuah diskusi online, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: KPK Diminta Hentikan Seleksi Deputi Penindakan karena Dianggap Tak Transparan

Seperti diketahui, proses seleksi yang diselenggarakan KPK menghasilkan dua perwira polisi mengisi dua jabatan penting di sektor penindakan KPK yakni Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan KPK dan Kombes Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Bivitiri menuturkan, aroma konflik kepentingan itu juga tercium ketika proses seleksi tersebut digelar secara tertutup.

Padahal, menurut Bivitri, proses seleksi tersebut mestinya dibuat secara transparan karena proses seleksi itu sangat rawan konflik kepentingan.

Baca juga: Sektor Penindakan Didominasi Polisi, KPK Tegaskan Tetap Independen

"Harusnya ada keterbukaan dari luar karena potensi benturan kepentingannya sangat banyak karena tidak hanya pimpinan tetapi juga banyak pihak yang menduduki jabatan-jabatan penting di KPK yang mempunyai benturan kepentingan," ujar Bivitri.

Oleh karena itu, ia menilai proses seleksi di KPK mestinya diawasi dengan ketat. Sebab, proses seleksi jabatan di KPK diyakini merupakan bagian rangkaian pelemahan KPK.

"Kita bicara suatu lembaga yang digerogoti pelan-pelan, atasnya sudah dihancurkan dengan revisi Undang-undang KPK tapi di bawahnya pun tidak hanya di level pimpinan, diruntuhkan pelan-pelan, lama-lama dia akan ambles ke bawah," kata Bivitri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X