Catatan Komnas HAM, Kartu Prakerja Tak Seusai kebutuhan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM memberikan catatan terkait implementasi program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, implementasi Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja yang di PHK.

"Terdapat catatan penting karena dalam implementasinya, Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kebutuhan," ujar Taufan melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Terbuka soal Seleksi Mitra Kartu Prakerja

Taufan juga menyoroti persoalan tata kelola program tersebut.

Ia meminta pemerintah terbuka dan pengelolaan Kartu Prakerja dapat dipertanggungjawabkan.

"Dan tata kelolanya harus transparan serta akuntabel," tutur dia. 

Baca juga: Kursus Kartu Prakerja, Pelatihan Ojol Rp 1 Juta hingga Ngetik MS Word Rp 500.000

Selain itu, Taufan meminta pemerintah memastikan hak buruh yang terkena PHK dapat terlindungi.

Baik dalam pemberian pesangon, upah selama proses PHK, dan tetap dijaminnya mekanisme hukum saat mempersoalkan PHK secara adil.

Taufan juga mendorong pemerintah dapat menyediakan kebijakan agar tidak terjadi gelombang PHK susulan.

"Komnas HAM RI mendorong agar tidak terjadi PHK dengan berbagai kreativitas kebijakan pemerintah, termasuk dengan skema penyelamatan industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja," katanya.

Baca juga: Materi Pelatihan Kartu Prakerja Dinilai Tak Efektif, Ekonom: Lebih Bagus di YouTube

Seperti diberitakan, banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya akibat pandemi virus corona.

Data Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan angka hampir 2 juta orang yang terkena PHK selama kondisi pademi.

Pemerintah pun telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020). Mereka yang nantinya lolos sebagai anggota program ini bakal menerima insentif hingga Rp 3.550.000.

Menurut Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, insentif itu terdiri dari tiga elemen.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Pertama, insentif sebesar Rp 1 juta yang merupakan bantuan biaya pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja.

Nantinya, anggota Kartu Prakerja diminta untuk mengikuti pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Biaya pelatihan ini sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebesar Rp 1 juta bagi tiap anggota.

"Apa pun silakan pilih sendiri, kalau paketnya masing-masing Rp 200 ribu berarti rekan-rekan bisa mengambil sampai lima modul pelatihan," kata Denni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

Insentif kedua ialah bantuan yang diberikan pasca-pelatihan.

Setiap anggota akan diberikan Rp 600 ribu selama empat bulan berturut-turut, sehingga totalnya mencapai Rp 2.400.000. Terakhir, insentif sebesar Rp 150 ribu.

Bantuan ini akan diberikan pasca anggota menyelesaikan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program Kartu Prakerja.