Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan  Kartu Prakerja untuk bantuan langsung tunai (BLT) terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi.

Ia menilai, program pelatihan secara daring yang disediakan dalam Kartu Prakerja, tidak akan menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Berapa Insentif yang Didapat Penerima Kartu Prakerja?

Menurut Bhima, para pekerja yang terkena PHK lebih membutuhkan BLT atau bantuan bahan pokok, ketimbang harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima dalam diskusi bertajuk 'Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional', Jumat (17/4/2020).

Bhima menyoroti materi pelatihan dinilai tak efektif.

Ia mencontohkan pelatihan soal manajemen waktu dan stress bagi para pengemudi ojek online.

Bhima menuturkan, para pengojek online lebih memahami situasi di lapangan dan tak perlu diberitahu soal manajemen waktu dan stress.

Baca juga: Kursus Program Kartu Prakerja: Pelatihan Ojek Online Rp 1 Juta, Perlu?

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan Kartu Pekerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk pemberian BLT.

Misalnya, satu orang diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta untuk kebutuhan makan dan hidup sehari-hari lainnya.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apapun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata dia.