Kompas.com - 17/04/2020, 15:45 WIB
Bhima Yudhistira, dalam dikusi ruang akurat pada Rabu (11/9/2019) di UPN Veteran, Jakarta KOMPAS.com/DESY KRISTI YANTIBhima Yudhistira, dalam dikusi ruang akurat pada Rabu (11/9/2019) di UPN Veteran, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan Kartu Prakerja untuk bantuan langsung tunai (BLT) terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi.

Ia menilai, program pelatihan secara daring yang disediakan dalam Kartu Prakerja, tidak akan menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Berapa Insentif yang Didapat Penerima Kartu Prakerja?

Menurut Bhima, para pekerja yang terkena PHK lebih membutuhkan BLT atau bantuan bahan pokok, ketimbang harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima dalam diskusi bertajuk 'Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional', Jumat (17/4/2020).

Bhima menyoroti materi pelatihan dinilai tak efektif.

Ia mencontohkan pelatihan soal manajemen waktu dan stress bagi para pengemudi ojek online.

Bhima menuturkan, para pengojek online lebih memahami situasi di lapangan dan tak perlu diberitahu soal manajemen waktu dan stress.

Baca juga: Kursus Program Kartu Prakerja: Pelatihan Ojek Online Rp 1 Juta, Perlu?

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan Kartu Pekerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk pemberian BLT.

Misalnya, satu orang diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta untuk kebutuhan makan dan hidup sehari-hari lainnya.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apapun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X