Yenny Wahid: Adik-adik Staf Khusus Milenial Harus Ada yang Bimbing

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis yang juga putri presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menilai, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo harus mendapat bimbingan dari pejabat publik di Istana yang sudah lebih senior.

Hal ini untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para staf khusus selama bertugas.

Yenny merespons penilaian publik mengenai dugaan konflik kepentingan Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Devara.

Baca juga: Yenny Wahid: Staf Khusus Presiden Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

Belva dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan yang ia pimpin, Skill Academy by Ruang Guru, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

"Kepada adik-adik staf khusus, ini kan mereka masih muda-muda, memang harus ada mentor yang membimbing mereka secara khusus," kata Yenny kepada Kompas.com, Senin (20/4/2020).

"Agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena ketidakmengertian porsi yang mereka emban sekarang dengan peran yang mereka lakukan dahulu di bidang bisnis," ucap dia. 

Yenny mengatakan, menjadi staf khusus presiden secara otomatis menuntut mereka untuk berjarak dari berbagai macam proyek pemerintah.

Hal ini demi menghindari terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

"Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik. Apa pun posisinya," ujar dia.

Baca juga: Sandiaga Uno: Niat Staf Khusus Milenial Pak Jokowi Baik, tetapi...

Yenny mengatakan, ketika perusahaan milik pejabat publik terlibat proyek pemerintah, wajar jika masyarakat menduga terjadi konflik kepentingan.

Sebab, dalam posisi demikian, sangat rawan pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang.

Kedekatan pejabat tersebut dengan pusat kekuasaan membuat ia dan perusahaannya mudah mendapat akses untuk terlibat dalam proyek pemerintah.

Padahal, hal itu sangat bersinggungan dengan praktik kolusi dan nepotisme.

"Ini yang tidak diperbolehkan dalam negara demokrasi. Kan kita dari dulu berjuang keras untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme," ujar Yenny.

Ia menilai, seseorang yang telah diberi mandat sebagai pejabat publik harus mengemban nilai-nilai yang diamanahkan.

Baca juga: 4 dari 7 Staf Khusus Milenial Jokowi Miliki Perusahaan Sendiri, Siapa Saja Mereka?

Oleh karenanya, pejabat itu harus mampu menanggung setiap risiko, termasuk mengesampingkan kepentingan pribadinya.

"Salah satu risikonya adalah siap berkorban. Mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan," kata Yenny.